Pengamat Soroti Peredaran Gambar AI Raja Ampat, Partisipasi Publik yang Sehat Harus Dilandasi Fakta

PEREDARAN gambar dan video berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan seolah-olah terjadi kerusakan parah di kawasan Raja Ampat menuai sorotan dari sejumlah pihak. 

Salah satunya datang dari Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, yang mengingatkan pentingnya literasi digital di tengah maraknya disinformasi visual.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi dinamika publik pasca pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Geopark Raja Ampat oleh pemerintah pada 10 Juni 2025.

Baca juga : Tambang Nikel di Raja Ampat, Walhi Sebut Pertambangan yang Berizin atau tidak Berdampak pada Lingkungan

Fahmi menilai keputusan pencabutan 4 IUP di Raja Ampat menegaskan bahwa pemerintah bekerja berdasarkan rule of law, bukan sekadar mengikuti tekanan viralitas apalagi didahului dengan pemantauan sejak bulan Januari 2025 yang dibarengi dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Ia menekankan bahwa partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis, seperti perlindungan lingkungan di Raja Ampat, tetap penting. Namun, ia mengingatkan agar bentuk partisipasi tersebut didasarkan pada fakta dan informasi yang valid bukan berdasarkan viralnya sebuah isu di media sosial.

"Kritik publik, termasuk dari netizen, harus dilihat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, bentuk partisipasi publik yang sehat harus dilandasi fakta dan informasi yang valid agar tidak menimbulkan disinformasi yang kontraproduktif terhadap stabilitas nasional," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (11/6).

Baca juga : Pengamat Sebut Aroma Pelanggaran Pidana Kental di Tambang Nikel Raja Ampat

Fahmi juga menyoroti potensi bahaya manipulasi visual berbasis AI yang dapat menyesatkan opini publik. Menurutnya, hal ini bisa menciptakan instabilitas apabila tidak direspons dengan komunikasi publik yang transparan.

Ia mengapresiasi pendekatan lintas kementerian dalam penanganan isu pertambangan di Raja Ampat, yang dinilainya serius dan berpandangan jangka panjang.

"Dengan pendekatan holistik lintas kementerian (ESDM, KLH, Kemenhut dan lainnya) isu pertambangan di Raja Ampat ditangani secara serius, terkoordinasi, dan berpandangan jauh ke depan. Ini bukan semata respon atas keresahan sesaat, tetapi pernyataan sikap jangka panjang: bahwa Indonesia membangun tanpa mengorbankan masa depan," pungkasnya

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengklarifikasi bahwa informasi yang tersebar di media sosial terkait kerusakan terumbu karang di Piaynemo Raja Ampat tidak sepenuhnya akurat. Ia meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang berbentuk visual dan tidak mewakili kondisi faktual. (H-2)