Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai tudingan publik terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait aktivitas tambang di Raja Ampat tidak adil. Menurutnya, perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Bahlil menjabat.Mekeng menerangkan izin berupa kontrak karya kepada PT Gag Nikel diterbitkan pada 2017, saat periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Masa berlaku kontrak itu, kata dia, mulai 30 November 2017 hingga 30 November 2047.
"Izin tambang diberikan pada pemerintahan pertama Jokowi. Tidak ada alasan etis jika banyak pihak menyerang Menteri ESDM saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Selasa (10/6).
Mekeng menegaskan Bahlil hanya mewarisi persoalan dari masa lalu, dan mengeklaim menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menanganinya dengan menghentikan sementara operasional tambang di Pulau Gag.
"Bahlil hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain. Sebagai Menteri ESDM, Bahlil bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya," tambahnya.
Mekeng mengatakan dengan respon cepat pemerintah yang diwakili Menteri ESDM berupa suspensi aktivitas tambang di Pulau Gag, dan investigasi dugaan pelanggaran izin operasional di Raja Ampat patut didukung.
“Langkah ini menunjukkan respons cepat dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pemerintah patut diapresiasi atas langkah tersebut," katanya. (H-4)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Ketika awak media menanyakan apakah hal yang digali adalah terkait dugaan kerusakan lingkungan, Sandi belum bisa menjawab.
Warinussy tidak sepakat jika kasus dugaan pidana tambang nikel di kawasan konservasi dunia Raja Ampat, Papua Barat Daya, diselesaikan tanpa melalui jalur hukum.
Enam pulau tersebut masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan
Fahmi mengingatkan agar bentuk partisipasi tersebut didasarkan pada fakta dan informasi yang valid bukan berdasarkan viralnya sebuah isu di media sosial.
PEMERINTAH mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Berikut 5 poin penting yang perlu diketahui
Bahlil meminta masyarakat agar lebih bijak dan hati-hati dalam menerima serta menyebarkan informasi. Terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan dan aktivitas industri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved