Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS covid-19 kembali melonjak di beberapa negara Asia dan ini menjadi perhatian serius bagi Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Menurutnya, peningkatan kasus ini seharusnya menjadi peringatan penting bagi Indonesia.
Felly menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh meremehkan ancaman covid-19. Ia mengingatkan untuk kembali menerapkan sikap waspada dan disiplin yang sudah pernah dijalankan sejak awal pandemi.
“Sebenarnya kita tidak kaget lagi kalau bicara covid-19. Yang penting sekarang adalah bagaimana kewaspadaan masyarakat Indonesia. Kita semua sudah tahu cara mencegah penularan covid-19 dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (5/6).
Politisi dari Partai NasDem itu juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang mulai lengah setelah pandemi mereda. Padahal, menurut Felly, virus ini bisa saja kembali dalam bentuk yang lebih berbahaya dan mematikan.
“Mari kita segarkan kembali kesadaran bahwa covid-19 itu masih ada, dan bisa fatal jika kita tidak menyadarinya. Jangan anggap enteng, bisa saja covid-19 yang datang sekarang ini lebih parah dari yang pernah kita alami sebelumnya,” tegasnya.
Felly mengimbau masyarakat untuk kembali membiasakan diri dengan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan menggunakan masker di tempat ramai. Terutama bagi yang merasa tidak enak badan, penting untuk lebih menjaga diri agar tidak mudah tertular virus dan penyakit lainnya.
“Mari kita waspada menjaga kesehatan dan kebersihan. Kebersihan sangat penting agar kita terhindar dari penyakit yang bisa dibawa dari luar, seperti dari turis asing. Jaga kesehatan, dan sering-sering gunakan masker di keramaian, apalagi kalau Bapak/Ibu merasa kurang fit. Ini penting sekali karena saat tubuh kurang fit atau kurang tidur, kita jadi lebih mudah tertular virus,” ujarnya.
Selain itu, Felly juga menyoroti potensi penyebaran penyakit dari luar negeri, khususnya dari para turis asing yang berkunjung ke Indonesia. Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan pribadi.
“Saya yakin masyarakat Indonesia sudah sangat paham bagaimana menjaga kesehatan, tapi jangan sampai lengah. Saya hanya ingin mengingatkan kembali, mari kita lakukan lagi apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, mulai tahun 2020,” jelasnya.
Tidak hanya protokol kesehatan, Felly juga menekankan pentingnya mengonsumsi makanan sehat sebagai bagian dari pertahanan tubuh melawan berbagai penyakit.
“Untuk menghindari penyakit, satu lagi yang penting adalah makan makanan yang sehat,” tambahnya.
Dengan pengalaman panjang sejak pandemi covid-19 pertama kali melanda Indonesia pada 2020 lalu, Felly yakin masyarakat sudah punya bekal pengetahuan yang cukup. Namun, ia mengingatkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup tanpa diikuti tindakan.
“Ini bagian dari menjaga kesehatan kita agar tidak mudah terkena virus atau penyakit menular lainnya, bukan hanya virus,” tutupnya. (Z-1)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved