Komisi Nasional Disabilitas Updating Isu HAM Disabilitas dengan Multi Stakeholder

KOMISI Nasional Disabilitas menerima kunjungan dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian pada pemenuhan hak disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berlokasi di Kantor KND, hadir Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Former Duta Besar Indonesia untuk Chile, Komisaris PLN, Pembina Jogja Disability Arts, ICT Watch, Vice Chairman PERADI, sera Direktur Yayasan Rebung Cendani. Forum ini diselenggarakan pada Hari Selasa, 3 Juni 2025 di Jakarta.

Disambut oleh empat orang Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, yakni Plt. Ketua KND, Jonna Aman Damanik, Plt. Wakil Ketua KND, Fatimah Asri Mutmainah, Komisioner Rachmita Maun Harahap, serta Komisioner Kikin Tarigan, forum ini sebagai salah satu langkah refleksi kerjasama yang sudah terbangun sebelumnya. Ini bukan pertemuan pertama, namun sebagai bentuk dukungan berbagai pihak terhadap penguatan Komisi Nasional Disabilitas.

Pit. Ketua KND menjelaskan dukungan Komisi Nasional Disabilitas pada Asta Cita Presiden. "Target kami, bersama dengan komitmen Kementerian Sosial, kartu penyandang disabilitas diterbitkan tahun ini sebanyak 500.000 kartu. Pada program Sekolah Rakyat kami juga ditugaskan menyusun kurikulum serta melakukan asesmen modalitas dan pemantauan infrastruktur program Sekolah Rakyat", terang Jonna Aman Damanik.

Baca juga : Komisi XIII DPR RI Maksimalkan Peran KND dalam Pemenuhan Hak Disabilitas

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia hadir langsung pada forum ini. Tentu saja Kementerian HAM mendukung keberadaan Komnas Disabilitas. Sebagai Komnas yang paling baru, perlu banyak penguatan, perlu banyak dukungan dan kami sudah punya MoU dengan Komnas Disabilitas, kita sepakat untuk bekerjasama. Kita juga mendukung penguatan termasuk anggaran karena tanggung jawabnya berat dan besar sekali", jelas Mugiyanto.

Kementerian HAM menyampaikan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab merealisasikan apa yang direkomendasikan Komnas Disabilitas. Ada banyak rekomendasi baik itu regulasi maupun kasus-kasus yang menjadi tanggungjawab Kementerian HAM untuk menindaklanjutinya. RPP Konsesi diharapkan bisa terwujud segera, Kementerian HAM akan berkomunikasi dengan Kementerian ESDM karena masih terdapat hal yang perlu dikomunikasikan agar segera bisa terlaksana.

Bapak Mugiyanto selaku Wakil Menteri HAM menyatakan dukungan pada upaya terbitnya kartu penyandang disabilitas yang akan diterbitkan 500.000 kartu tahun ini. "Itu sangat inovatif dan ini seperti kartu sakti, dengan kartu ini penyandang disabilitas bisa mengakses apa yang menjadi hak mereka. Pendidikan dan transportasi harus mendapatkan diskon dan kemudahan lain ini luar biasa dan bisa menginspirasi untuk yang lain jadi saya juga punya ide misalnya untuk korban pelanggaran ham berat punya kartu itu juga nanti bisa mengakses itu bagus, ini akan menjadi mode untuk kebijakan lain, ini kan bagian dari afirmasi, mudah-mudahan bisa tercapai sehingga tahun berikutnya bisa semua disabilitas yang terdata bisa mendapatkan kartu ini", pungkas Mugiyanto

Baca juga : Efisiensi, Anggaran Komisi Nasional Disabilitas Diisukan Jadi hanya Rp500 Juta dari Awalnya Rp5,6 M

Former Duta Besar Indonesia untuk Chile, Bapak Mohammad Anshor menyampaikan komitmen personalnya pada upaya pemenuhan hak disabilitas. "Saya ingat tahun 2015 saat saya di New York, saya punya peran negosiasi kepada perwakilan komite III mengenai Undang-undang No.8 Tahun 2016. Ada upaya untuk mendapat dukungan lebih luas dengan memperpanjang negosiasi dan tahun 2016 akhirnya disahkan, itu capaian yang luar biasa, saat kembali ke Indonesia saya diangkat menjadi Dirjen HAM yang paling pertama saya perjuangkan ialah hak disabilitas", ungkap Mohammad Anshor.

Komisaris PLN yang diwakili oleh Bapak Mulyadi sebagai private sector pada konteks ini memiliki peran penting dan menyatakan siap mendukung upaya-upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Donny Budi Utoyo selaku Founder ICT Watch menyatakan bahwa isu disabilitas adalah isu yang dekat dengan kehidupannya. Salah satu alasannya karena putranya memiliki spektrum autis non verbal.

Baca juga : Festival Setara dan Berdaya 2024 Dimulai, Menko Pratikno Apresiasi Media Indonesia

"ICT Watch tergabung ke dalam Pokja Literasi Digital yang digagas oleh Komdigi. Sesuatu yang kami dorong adalah inklusivitas dan tidak ada kebijakan yang mendiskriminasi. Artificial Intelligence (AI) itu memberikan dampak yang juga dirasakan oleh masyarakat rentan termasuk disabilitas. Kami mendorong bagaimana teknologi digital memberi akses kepada penyandang disabilitas agar hidupnya lebih mudah sebagai contoh adalah screen reader", terang Donny.

Dirjen HAM dan Kemanusiaan dari Kementerian Luar Negeri, Ibu Nara menyampaikan bahwa isu disabilitas merupakan prioritas dewan HAM dan isu kelompok rentan akan dilakukan kajian pada tahun 2026. Bersama dengan Kementerian Luar Negeri, KND akan berkolaborasi pada berbagai laporan regional maupun global", ujar Nara.

Komisioner Kikin Tarigan menyampaikan bahwa menjadi disabilitas adalah keniscayaan. "Saat kita tua bisa menjadi demensia atau pikun, mungkin pendengaran kita berkurang dan mobilitas kita menjadi terbatas. Sehingga perspektif terhadap disabilitas adalah peduli pada masa tua kita karena pada akhirnya kita akan menjadi disabilitas", ujar Kikin Tarigan.

Baca juga : Koordinasi Pemerintah soal HAM Berantakan

Dihadiri juga oleh Komisioner Rachmita Maun Harahap dan Plt. Wakil Ketua KND, Fatimah Asri Mutmainnah, forum ini ditutup dengan nuansa optimis akan kerjasama baik berbagai pihak untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Menggunakan bahasa isyarat, Rachmita menyampaikan bahwa penggunaan istilah "Tuli" bukan hal yang kasar karena Tuli merujuk pada identitas.

Dirinya nyaman disebut Tuli, namun jika ada orang Tuli lainnya lebih nyaman menyebut dirinya sebagai tuna rungu, kita harus menghormati pilihannya. Rachmita menjelaskan upaya advokasi diterbitkannya SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi orang Tuli karena selama ini banyak ditemui kendala.

Komisioner Fatimah Asri Mutmainah mengakhiri forum dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin serta menegaskan bahwa kampanye tentang hak penyandang disabilitas tidak mudah dan tidak mudah. Namun menjadi disabilitas bukan sebuah penurunan atau downgrade sebagai manusia namun sebagai bentuk keberagaman.

"Bantuan teknologi sangatlah penting. Berbagai agenda ke depan seperti Saung Inklusif juga akan dibangun dengan platform digital. Ini adalah sebuah konsep yang menyatukan satu inklusivitas melalui ketahanan pangan", pungkas Fatimah. (Adv)