Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINASI pemerintah melalui kementerian/lembaga yang menangani soal hak asasi manusia (HAM) dinilai berantakan. Kehadiran lembaga baru seperti Kementerian HAM, alih-alih membuat koordinasi jadi lebih baik, justru menjadi gimik semata.
Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menegaskan, jika Presiden Prabowo Subianto serius untuk membenahi masalah HAM, seharusnya antarlembaga melakukan koordinasi yang jelas, termasuk pengejawantahannya lewat implementasi dan agenda yang dilakukan.
"Dari awal kami melihat bahwa memang ini soal hak asasi manusia sampai terbentuknya kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia, itu hanya window dressing saja," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/12).
Hal itu disampaikan Hussein menanggapi ketidakhadiran Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara peringatan Hari HAM Internasional yang digelar Komnas HAM di Gedung Komnas HAM, tadi pagi. Acara tersebut mengusung tema '25 Tahun Undang-Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas'.
Ia berpendapat, ketidakhadiran Pigai dalam acara Komnas HAM yang meskipun hanya seremonial itu menunjukkan tidak adanya koordinasi antarlembaga yang menangani HAM.
Dari informasi yang diperoleh, Kementerian HAM pimpinan Pigai juga menggelar acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 pada pukul 19.00 WIB di Taman Mini Indonesia Indah. Acara tersebut mengambil tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045'.
Karut-marut koordinasi seputar HAM lainnya juga ditunjukkan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pekan lalu yang mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji percepatan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika di Indonesia. Padahal, Prabowo sendiri belakangan memiliki rekam jejak baik untuk melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri dari jerat hukuman mati.
"Kok ini saling enggak sinkron, presidennya menolak hukuman mati, menterinya malah pengen eksekusi mati," pungkas Hussein. (M-3)
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Pasukan Israel tangkap 100 lebih warga Palestina sejak awal Ramadan di Tepi Barat. Penangkapan diwarnai kekerasan, sabotase rumah, dan penyitaan aset warga sipil.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengerahkan tenaga pendamping menyusul insiden anak sekolah dasar (SD) bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keberhasilan proses ini menunjukkan penyelesaian permasalahan dapat ditempuh secara damai dan humanis tanpa harus melalui jalur pengadilan.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sukses menyelenggarakan Fun Run HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-77
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved