Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KOORDINASI pemerintah melalui kementerian/lembaga yang menangani soal hak asasi manusia (HAM) dinilai berantakan. Kehadiran lembaga baru seperti Kementerian HAM, alih-alih membuat koordinasi jadi lebih baik, justru menjadi gimik semata.
Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menegaskan, jika Presiden Prabowo Subianto serius untuk membenahi masalah HAM, seharusnya antarlembaga melakukan koordinasi yang jelas, termasuk pengejawantahannya lewat implementasi dan agenda yang dilakukan.
"Dari awal kami melihat bahwa memang ini soal hak asasi manusia sampai terbentuknya kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia, itu hanya window dressing saja," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/12).
Hal itu disampaikan Hussein menanggapi ketidakhadiran Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara peringatan Hari HAM Internasional yang digelar Komnas HAM di Gedung Komnas HAM, tadi pagi. Acara tersebut mengusung tema '25 Tahun Undang-Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas'.
Ia berpendapat, ketidakhadiran Pigai dalam acara Komnas HAM yang meskipun hanya seremonial itu menunjukkan tidak adanya koordinasi antarlembaga yang menangani HAM.
Dari informasi yang diperoleh, Kementerian HAM pimpinan Pigai juga menggelar acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 pada pukul 19.00 WIB di Taman Mini Indonesia Indah. Acara tersebut mengambil tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045'.
Karut-marut koordinasi seputar HAM lainnya juga ditunjukkan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pekan lalu yang mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji percepatan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika di Indonesia. Padahal, Prabowo sendiri belakangan memiliki rekam jejak baik untuk melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri dari jerat hukuman mati.
"Kok ini saling enggak sinkron, presidennya menolak hukuman mati, menterinya malah pengen eksekusi mati," pungkas Hussein. (M-3)
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
UNIVERSITAS Erasmus Rotterdam (EUR) di Belanda, Kamis (5/6), mengumumkan bahwa mereka membekukan kerja sama di seluruh institusi dengan tiga universitas Israel.
Ada banyak rekomendasi baik itu regulasi maupun kasus-kasus yang menjadi tanggungjawab Kementerian HAM untuk menindaklanjutinya. RPP Konsesi diharapkan bisa terwujud segera
AMNESTY International Indonesia meminta pemerintah untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait akses pendidikan dasar gratis. Putusan MK
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
Sebanyak 28 warga atau 7 kepala keluarga yang saat ini mengungsi akibat sanksi adat.
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mendukung langkah tegas Kementerian Lingkungan Hidup untuk menangani kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.
Kementerian HAM akan menindaklanjuti aspirasi para pengemudi ojek online (Ojol) terkait kemungkinan adanya unsur eksploitasi
KEMENTERIAN HAM akan memberi masukan terkait substansi HAM dalam wacana pembentukan regulasi tentang transportasi online dalam UU Transportasi Online.
Yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved