Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINASI pemerintah melalui kementerian/lembaga yang menangani soal hak asasi manusia (HAM) dinilai berantakan. Kehadiran lembaga baru seperti Kementerian HAM, alih-alih membuat koordinasi jadi lebih baik, justru menjadi gimik semata.
Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menegaskan, jika Presiden Prabowo Subianto serius untuk membenahi masalah HAM, seharusnya antarlembaga melakukan koordinasi yang jelas, termasuk pengejawantahannya lewat implementasi dan agenda yang dilakukan.
"Dari awal kami melihat bahwa memang ini soal hak asasi manusia sampai terbentuknya kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia, itu hanya window dressing saja," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/12).
Hal itu disampaikan Hussein menanggapi ketidakhadiran Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara peringatan Hari HAM Internasional yang digelar Komnas HAM di Gedung Komnas HAM, tadi pagi. Acara tersebut mengusung tema '25 Tahun Undang-Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas'.
Ia berpendapat, ketidakhadiran Pigai dalam acara Komnas HAM yang meskipun hanya seremonial itu menunjukkan tidak adanya koordinasi antarlembaga yang menangani HAM.
Dari informasi yang diperoleh, Kementerian HAM pimpinan Pigai juga menggelar acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 pada pukul 19.00 WIB di Taman Mini Indonesia Indah. Acara tersebut mengambil tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045'.
Karut-marut koordinasi seputar HAM lainnya juga ditunjukkan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pekan lalu yang mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji percepatan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika di Indonesia. Padahal, Prabowo sendiri belakangan memiliki rekam jejak baik untuk melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri dari jerat hukuman mati.
"Kok ini saling enggak sinkron, presidennya menolak hukuman mati, menterinya malah pengen eksekusi mati," pungkas Hussein. (M-3)
Menlu Abbas Araghchi klaim jumlah kematian pedemo hanya ratusan dan sebut ada plot untuk seret AS ke dalam konflik.
Presiden Donald Trump klaim Iran tunda eksekusi Erfan Soltani usai ancaman aksi militer AS.
Korban jiwa dalam kerusuhan di Iran melonjak drastis hingga 2.000 orang. Presiden AS Donald Trump menyerukan protes berlanjut dan siapkan opsi militer.
Petugas medis di Iran mengungkap situasi mengerikan di balik demonstrasi besar-besaran. Rumah sakit kewalahan menangani korban dengan luka tembak di kepala dan jantung.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Keberhasilan proses ini menunjukkan penyelesaian permasalahan dapat ditempuh secara damai dan humanis tanpa harus melalui jalur pengadilan.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sukses menyelenggarakan Fun Run HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-77
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Munafrizal juga mendukung sikap Komisi I DPR RI yang mendorong TNI melakukan reformasi internal terkait pola pembinaan prajurit, khususnya menghilangkan budaya senior-junior.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved