Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan indeks integritas pendidikan periode 2024, berdasarkan survei penilaian integritas (SPI). Sektor pendidikan nasional mendapatkan skor 69,50.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, skor itu didapat dari hasil penilaian sisi karakter, ekosistem, dan tata kelola dunia pendidikan di Indonesia. Setyo berharap angka itu ditindaklanjuti dengan peningkatan integritas di sektor pendidikan secara menyeluruh, atau bisa jadi malapetaka.
"Indeks ini bukan sekadar angka. Kalau angka ini kita acuhkan, kita biarkan begitu saja, maka bisa menjadi sebuah malapetaka," kata Setyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/4).
Setyo mengatakan, skor itu merupakan angka atas cerminan kejujuran seluruh pelaku di sektor pendidikan. Sikap antirasuah di dunia pendidikan mesti diperbaiki.
"Sehingga hasil SPI pendidikan ini bisa menjadi cermin jujur sekaligus penanda bahwa membangun benteng antikorupsi di dunia pendidikan tak bisa ditunda," ucap Setyo.
KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membuat komitmen peningkatan skor SPI pendidikan untuk periode berikutnya. Survei ini mengikutsertakan 36.888 satuan pendidik di 38 provinsi di Indonesia.
Total, sebanyak 449.865 siswa, mahasiswa, sampai tenaga pendidik diminta mengisi survei ini oleh KPK. Setyo menilai perbaikan nilai penting untuk mencapai mimpi Indonesia Emas.
“Apalagi 20 tahun lagi kita menuju Indonesia Emas 2045, dengan harapan sudah berdaulat, maju, merdeka, modern, dan bisa memperbaiki permasalahan di semua lini. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan tersebut, pendidikan harus menjadi lini terdepan dalam pembentukan karakter antikorupsi,” tegas
Setyo.
Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, survei ini tidak bisa diabaikan, dan wajib menjadi evaluasi di efektivitas pendidikan di Indonesia. Menurut dia, integritas di dunia pendidikan hukumnya wajib.
“Dampak paling esensial dari SPI Pendidikan ini adalah terciptanya peserta didik yang berintegritas dan terbentuknya sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” jelas Wawan.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Stella Christie menyebut nilai antikorupsi penting diterapkan di semua jenjang pendidikan. Menurut dia, pembenahan di sekolah sampai kampus bisa menjadi harapan Indonesia bebas dari korupsi.
“Sehingga kita semua bisa mengurangi tindak pidana korupsi demi mencapai Indonesia emas 2045,” ucap Christie. (Can/P-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Sidang praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas di PN Jakarta Selatan ditunda setelah KPK absen dan mengaku masih menyiapkan dokumen jawaban.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menegaskan penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji tak bisa tergesa-gesa. Penyidik memperdalam alur permintaan dan koordinasi dengan jaksa
Setyo menjelaskan kasus itu masih menggunakan sprindik umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved