Pelecehan Seksual oleh Oknum Dokter karena Pengawasan Etik dan Moral yang Lemah

DERETAN kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter di berbagai wilayah telah memicu kemarahan publik. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyebut perbuatan tersebut sebagai tindakan paling tercela yang mencoreng profesi kedokteran.

"Masyarakat telah menyerahkan hidup dan matinya kepada dokter. Sudah semestinya kepercayaan sebesar itu dibalas dengan tanggung jawab moral yang tinggi dan kompetensi yang mumpuni,” kata Edy, Kamis (17/4).

Politisi PDIP tersebut mengaku sangat kecewa atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis. Menurutnya, jika seseorang telah melanggar hukum, hampir bisa dipastikan ia juga telah melanggar kode etik dan moral profesinya.

Baca juga : Kritisi Pelecehan Oleh Dokter, DPR RI Soroti Pengawasan Etik Dunia Medis

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang bermartabat. Dalam UU tersebut, menurutnya, telah dirancang sistem pendidikan, standar layanan, hingga mekanisme pengawasan etik dan kompetensi profesi secara terintegrasi.

"Dalam UU Kesehatan yang baru, konsil kesehatan, majelis etik, dan majelis disiplin kini berada langsung di bawah negara, bukan lagi hanya di bawah organisasi profesi. Harapannya, ini menjadi alat kontrol yang efektif untuk menjaga standar moral dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan," ujarnya.

Peran pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan memberikan kewenangan untuk mengatur perizinan pelayanan kesehatan.

Baca juga : Dokter Kandungan MSF Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Pelecehan Seksual Pasien

Selain itu ada tugas dan fungsi kolegium, konsil kesehatan, majelis kesehatan, serta sinergi dengan organisasi profesi yang sudah diatur dalam UU 17/2023. Stakeholder ini menurut Edy seharusnya bisa menjaga moral, etik, dan kompetensi dokter.

"Namun mengapa kasus-kasus tidak bermoral seperti ini masih saja terjadi?" ucapnya.

Ia mengkritisi respons lamban dari para pemangku kepentingan di sektor kesehatan yang baru bertindak setelah kasus mencuat ke publik. Salah satu contohnya adalah pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) yang baru dilakukan setelah kasus viral. Edy menilai hal ini sebagai bukti lemahnya sistem mitigasi dan pengawasan etik yang seharusnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

"Komisi IX DPR RI mendorong agar institusi pendidikan, kolegium, konsil kesehatan, majelis kesehatan, organisasi profesi, dan pemerintah bersinergi serta membangun sistem koordinasi yang kuat. Jangan sampai fungsi pengawasan hanya menjadi formalitas tanpa substansi," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi IX berencana memanggil Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ekosistem kesehatan nasional yang dinilai belum berjalan secara efektif. (H-3)