Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dalam rangka menghadiri rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah dan turut dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI beserta jajaran, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, perwakilan Syarikah, serta pihak KBRI Riyadh.
Dalam musim haji 1446H/2025M, Indonesia mendapat kuota sebesar 221.000 jemaah, yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Menurut Irfan Yusuf, rapat membahas kesiapan sarana, prasarana, dan layanan jemaah haji, termasuk pengaturan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang menjadi titik krusial dalam prosesi puncak ibadah haji.
"Armuzna merupakan fase yang sangat menentukan, memerlukan kesiapan fisik dan mental yang prima dari setiap jemaah," ujarnya di Jeddah, Jumat (11/4/2025).
Ia menambahkan bahwa topik lain yang dibahas adalah skema murur dan tanazul, yakni kebijakan baru untuk memperlancar mobilisasi jemaah dari Arafah ke Mina melalui Muzdalifah, khususnya bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
Selain menghadiri rapat koordinasi, Irfan Yusuf juga dijadwalkan mengikuti Forum Umrah dan Ziarah edisi ketigayang akan diselenggarakan di Madinah pada 14–16 April 2025.
Forum internasional ini menjadi ajang strategis bagi ribuan pelaku industri umrah dan ziarah global, menghadirkan berbagai sesi diskusi dan pameran terkait inovasi dan perkembangan terkini dalam layanan penyelenggaraan umrah dan ziarah. (RO/Z-10)
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan.
BADAN Penyelenggaraan (BP) Haji menanggapi klarifikasi menteri agama RI yang menyebut belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut, ada wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga mencapai 50 persen dari total yang diberikan di haji 2025.
BADAN Penyelenggara (BP) Haji diusulkan ditingkatkan menjadi kementerian. Nantinya hal itu diatur dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU).
Yudi meyakini Harun Al Rasyid mampu mengemban kepercayaan Presiden Prabowo dan menjadi penambah kekuatan BP Haji.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Pada Tahun 1446 H/2025 M ini, ada sebanyak 203.149 jemaah haji reguler asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi ke dalam 502 kelompok terbang (kloter).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved