Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) terus bergerak melakukan sejumlah Langkah persiapan dalam penyediaan layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Terbaru, Ditjen PHU menggelar pertemuan dengan 55 penyedia layanan katering jemaah haji Indonesia saat di Makkah.
Pertemuan berlangsung di Kantor Urusan Haji pada KJRI Jeddah. Hadir 55 perusahaan penyedia layanan katering. Dari Kemenag, hadir Dirjen PHU Hilman Latief, Tenaga Ahli Menag RI Bunyamin, Sekretaris Ditjen PHU Arfi Hatim, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Mukhlis Hanafi, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, dan Kasubdit Katering Haji Sutikno.
“Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan visi dalam pemberian layanan konsumsi Jemaah haji, khususnya di Makkah,” ujar Direktur Layanan Haji Luar Negeri pada Ditjen PHU Muchlis M Hanafi, di Jeddah, dilansir dari keterangan resmi, Minggu (16/3).
Selain itu, lanjut Mukhlis Hanafi, pertemuan ini sekaligus untuk mendapatkan masukan mengenai kendala di lapangan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Sehingga, para pihak bisa mengambil langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang dan bisa segera diatasi.
Menurut Muchlis, pertemuan serupa juga telah dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) penyedia Katering di Madinah pada 6 Maret 2025. “Dalam pertemuan dengan penyedia konsumsi di Madinah, mereka meminta adanya penguatan komunikasi dengan penyedia akomodasi terkait proses distribusi katering bagi jemaah haji,” jelas Muchlis M Hanafi.
Konsul Haji pada KUH KJRI Jeddah Nasrullah menambahkan, pertemuan ini diperlukan untuk menegaskan kembali komitmen seluruh penyedia katering dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Makkah.
“Sekalipun telah menandatangani kontrak yang berisi kewajiban-kewajiban mereka, pakta integritas ini menjadi momentum moral untuk menegaskan komitmen memberikan pelayanan yang terbaik,” terang Nasrullah Jasam.
“Ini bukan pertemuan pertama dengan para penyedia. Sebelumnya di tempat yang sama juga telah dilakukan demonstrasi masak oleh tim pemasok bumbu siap saji bekerja sama dengan BPKH Limited,” tandasnya. (H-3)
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
Sebanyak sembilan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kabupaten Sidoarjo terancam gagal berangkat ibadah haji 2026.
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima komentar negatif terkait kebijakan istitha’ah kesehatan jemaah haji.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih berada di jalur yang tepat.
Kiat aman menunda haid dengan obat hormon bagi calon jamaah haji perempuan agar ibadah lancar, sesuai anjuran dokter spesialis.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkap berbagai tantangan dalam penyelenggaraannya Indeks Kepuasan Jemaah Haji 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) meraih 88,64.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
SEBANYAK 88 jemaah haji asal Debarkasi Solo (SOC) dirawat di rumah sakit di Arab Saudi, dan 45 jemaah haji lainnya meninggal hingga proses pemulangan haji ke tanah air hingga Rabu (25/6/2025).
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved