Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan dan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama ini dilakukan untuk menambah lapangan pekerjaan dan pemberdayaan petani khususnya di kawasan hutan.
“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Menteri Kemenaker beserta jajaran, pada hari ini kita bisa menandatangani satu MoU yang insyaallah bermakna besar bagi pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani di kawasan hutan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, usai penandatanganan MoU, Jumat (11/4).
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Raja Antoni dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut Raja Antoni didampingi oleh Sekjen Kemenhut Mahfudz.
Dia mengatakan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, kerjasama antar kementerian harus terus dilakukan agar. Ia menyebut salah satu kerjasama yakni terkait potensi perhutanan sosial yang nantinya masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola dengan cara agroforestry.
“Saya percaya seperti yang selalu diajarkan, disarankan dan diinstruksikan oleh Pak Prabowo, bahwa selama antar kementerian dapat bekerjasama ada berbagi masalah tapi juga berbagi solusi, saya yakin banyak hal yang bisa kita kerjakan, salah satunya yang sudah kita bicarakan ada potensi perhutanan sosial, lahannya ada, kita punya sekarang yang sudah diberikan akses pengelolaan, 8,3 juta hektare, kemudian masih ada sekitar 4 juta lagi yang potensial dibagikan, plus ada data indikatifnya juga 3 juta lagi, jadi 7 juta hektare. 8 juta tambah 7 juta kan 15 juta hektare nih nanti kita identifikasi lebih dalam lagi mana yang memang cocok digunakan untuk agroforstry,” ujarnya.
Disebutkan, nantinya Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para petani untuk lebih menambah potensi dan kemampuan. Selain itu, Raja Antoni menyebut kerjasama juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan BPN untuk mengidentifikasi pusat kemiskinan di kawasan hutan.
“Dari kerjasama nanti juga melibatkan Kementerian Sosial, BPN untuk mengidentifikasi pusat-pusat kemiskinan di kawasan tersebut di hutan-hutan tersebut, nanti temen-temen di kementerian ketenagakerjaan juga bisa melakukan upskilling, pendidikan, pelatihan dan juga melibatkan pihak swasta juga menjadikan opteker pemodalan dan lain sebagainya, dikembangkan, nanti juga dengan Kementerian UMKM dan koperasi,” ujar Raja Antoni.
Adanya kerjasama ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, para petani hutan diharapkan dapat lebih produktif dalam mengelola dan menjaga hutan tetap lestari.
“Pak Presiden juga sudah menggagas 70-80 ribu koperasi, saya sudah instruksikan sama pak sekjen juga, sekarang kami punya 15 ribu KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Ini akan ditransformasikan K nya menjadi Koperasi, Koperasi Usaha Perhutanan Sosial. Saya kira kalau semua terlibat insyallah pelan-pelan tapi pasti angka kemiskinan bisa kita turunkan, petani kita lebih produktif dan hutan kita tetap lestari,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kolaborasi ini penting dilakukan untuk perluasan kesempatan kerja dalam pengelolaan perhutan sosial. Yassierli memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terkait pelatihan bagi para petani hutan.
“Alhamdulillah pagi ini kita menandatangani MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan, kita melihat kolaborasi ini penting salah satunya itu adalah untuk perluasan kesempatan kerja dalam pengelolaan hutan sosial dalam konteksnya itu adalah agroforestry tadi kita sudah bersepakat bagaimana peran Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Kehutanan juga tentu peran Kementerian Kehutanan sangat strategis untuk mewujudkan ini,” ujar Yassierli.
“Mulai dari bagaimana kementerian Kehutanan menyiapkan lahan,kemudian diidentifikasi terkait dengan potensi-potensi agroforestry. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan akan support full terkait dengan pelatihan, kemudian juga prakteknya sampai kemudian ini menjadi suatu ekosistem bisnis bagi para petani. Saya sampaikan terima kasih kepada pak Menteri Kehutanan, alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang kedua kemudian langsung action,” pungkasnya. (Cah/P-3)
Di saat Kemenhut giat menggalang dukungan internasional untuk konservasi gajah melalui inisiatif PECI, seekor gajah jantan produktif justru ditemukan mati terpenggal.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Kementerian Kehutanan, jumlah populasi gajah sumatra di Pulau Sumatra kini hanya tersisa sekitar 1.100 ekor.
Kementerian Kehutanan memanggil jajaran direksi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk dimintai keterangan terkait kematian seekor gajah sumatra.
Kemajuan ilmu pengetahuan modern telah membawa banyak progres dalam pengelolaan kehutanan dan lingkungan.
Upaya penyelundupan dua kontainer arang bakau di Dermaga 210 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, digagalkan..
ORGANISASI Anatomi Pertambangan Indonesia (API) buka suara terkait dugaan pelanggaran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang menyeret PT Position di Halmahera Timur (Haltim).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pelaku pembunuhan gajah yang ditemukan mati dalam kondisi dimutilasi.
Pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya, tanpa kepastian legal, justru ada risiko lahan diambil pihak lain.
Kemajuan ilmu pengetahuan modern telah membawa banyak progres dalam pengelolaan kehutanan dan lingkungan.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
Ia menekankan bahwa kualitas fasilitas mencerminkan pengelolaan kawasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved