Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan dan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama ini dilakukan untuk menambah lapangan pekerjaan dan pemberdayaan petani khususnya di kawasan hutan.
“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Menteri Kemenaker beserta jajaran, pada hari ini kita bisa menandatangani satu MoU yang insyaallah bermakna besar bagi pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani di kawasan hutan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, usai penandatanganan MoU, Jumat (11/4).
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Raja Antoni dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut Raja Antoni didampingi oleh Sekjen Kemenhut Mahfudz.
Dia mengatakan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, kerjasama antar kementerian harus terus dilakukan agar. Ia menyebut salah satu kerjasama yakni terkait potensi perhutanan sosial yang nantinya masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola dengan cara agroforestry.
“Saya percaya seperti yang selalu diajarkan, disarankan dan diinstruksikan oleh Pak Prabowo, bahwa selama antar kementerian dapat bekerjasama ada berbagi masalah tapi juga berbagi solusi, saya yakin banyak hal yang bisa kita kerjakan, salah satunya yang sudah kita bicarakan ada potensi perhutanan sosial, lahannya ada, kita punya sekarang yang sudah diberikan akses pengelolaan, 8,3 juta hektare, kemudian masih ada sekitar 4 juta lagi yang potensial dibagikan, plus ada data indikatifnya juga 3 juta lagi, jadi 7 juta hektare. 8 juta tambah 7 juta kan 15 juta hektare nih nanti kita identifikasi lebih dalam lagi mana yang memang cocok digunakan untuk agroforstry,” ujarnya.
Disebutkan, nantinya Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para petani untuk lebih menambah potensi dan kemampuan. Selain itu, Raja Antoni menyebut kerjasama juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan BPN untuk mengidentifikasi pusat kemiskinan di kawasan hutan.
“Dari kerjasama nanti juga melibatkan Kementerian Sosial, BPN untuk mengidentifikasi pusat-pusat kemiskinan di kawasan tersebut di hutan-hutan tersebut, nanti temen-temen di kementerian ketenagakerjaan juga bisa melakukan upskilling, pendidikan, pelatihan dan juga melibatkan pihak swasta juga menjadikan opteker pemodalan dan lain sebagainya, dikembangkan, nanti juga dengan Kementerian UMKM dan koperasi,” ujar Raja Antoni.
Adanya kerjasama ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, para petani hutan diharapkan dapat lebih produktif dalam mengelola dan menjaga hutan tetap lestari.
“Pak Presiden juga sudah menggagas 70-80 ribu koperasi, saya sudah instruksikan sama pak sekjen juga, sekarang kami punya 15 ribu KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Ini akan ditransformasikan K nya menjadi Koperasi, Koperasi Usaha Perhutanan Sosial. Saya kira kalau semua terlibat insyallah pelan-pelan tapi pasti angka kemiskinan bisa kita turunkan, petani kita lebih produktif dan hutan kita tetap lestari,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kolaborasi ini penting dilakukan untuk perluasan kesempatan kerja dalam pengelolaan perhutan sosial. Yassierli memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terkait pelatihan bagi para petani hutan.
“Alhamdulillah pagi ini kita menandatangani MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan, kita melihat kolaborasi ini penting salah satunya itu adalah untuk perluasan kesempatan kerja dalam pengelolaan hutan sosial dalam konteksnya itu adalah agroforestry tadi kita sudah bersepakat bagaimana peran Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Kehutanan juga tentu peran Kementerian Kehutanan sangat strategis untuk mewujudkan ini,” ujar Yassierli.
“Mulai dari bagaimana kementerian Kehutanan menyiapkan lahan,kemudian diidentifikasi terkait dengan potensi-potensi agroforestry. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan akan support full terkait dengan pelatihan, kemudian juga prakteknya sampai kemudian ini menjadi suatu ekosistem bisnis bagi para petani. Saya sampaikan terima kasih kepada pak Menteri Kehutanan, alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang kedua kemudian langsung action,” pungkasnya. (Cah/P-3)
Barita menjelaskan penyidikan terhadap perusahaan itu mengacu pada 3 faktor: ada izin usaha dan sesuai dengan perizinan, ada izin tetapi praktik usaha tidak sesuai perizinan
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, pada Rabu (7/1) siang.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan bahwa kayu-kayu besar yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya,
Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera mengeluarkan kebijakan terkait pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir bandang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung capaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melibatkan TNI dan Polri untuk investigasi perusahaan penyebab bencana Sumatra.
Kawasan itu juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, HGU sawit, dan IUP tambang.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa pihaknya masih tengah menyelidiki asal-usul dan status gelondongan kayu yang terbawa banjir.
Legislator PDIP Alex Indra Lukman mencecar Menhut Raja Juli Antoni terkait banjir Sumatra, mendesak pemerintah membuka data tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu utama kerusakan hutan
Data dari BPBD Agam, sebanyak 85 korban sudah ditemukan dampak banjir bandang, tanah longsor dan banjir melanda Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Malalak, dan lainnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved