Komnas PA Minta Hukuman Maksimal Eks Kapolres Ngada Ditambah Kebiri

KASUS narkoba dan pencabulan yang dilakukan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja perlu diberikan hukuman maksimal agar menjadi contoh bagi masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Hak Anak dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Lia Latifah mendorong hukuman yang diberikan seharusnya tidak hukuman biasa.

"Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita meminta itu (hukuman maksimal) antara hukuman mati atau hukuman seumur hidup plus kebiri," kata Lia saat dihubungi, Jumat (14/3).

Pihaknya menyampaikan perlunya tambahan hukuman karena pelaku merupakan seorang kapolres yang tahu tentang hukum, tahu tentang sanksi, dan harus diberikan sanksi berat. Sehingga hukumannya bukan hanya nonaktif tetapi diberhentikan secara tidak terhormat dan hukuman maksimal. Lia menjelaskan, di kepolisian pasti ada unit perlindungan perempuan dan anak. Ketika ada satu anggota kepolisian dengan pangkat tinggi justru telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak harusnya mendapatkan sanksi seberat-beratnya. 

Baca juga : Bejat, Pria Paruh Baya Tega Cabuli Anak Kandung di Bawah Umur

Menurut Lia, jika hukumannya hanya 15-20 tahun penjara belum nanti akan banding pasti berkurang hukumannya. Sehingga Komnas PA meminta hukuman yang sangat berat, yang seberat-beratnya.

"Hukuman seumur hidup ditambah hukuman kebiri atau hukuman mati yang harus diberikan, jika pelaku terbukti sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak," ujarnya.

Komnas PA melihat kasus pencabulan yang dilakukan eks Kapolres Ngada tersebut harus jadi momentum bahwa ketika ada pejabat publik yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak maka bukan diberikan hukuman biasa. Hukumannya harus diperberat agar menjadi pelajaran untuk pejabat-pejabat yang lain. Sehingga mereka tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Baca juga : 5 dari 21 Korban Trauma, Tersangka Pencabulan di Batang Terancam Dikebiri

"Dengan begitu diharapkan bisa menjadi efek jera dan perhatian kepada yang lainnya ketika ingin melakukan kekerasan terhadap anak bakal berpikir ulang. Tidak berani untuk melakukan hal ini karena sanksi yang mereka harus terima adalah sanksi yang sangat berat," ungkapnya.

Sebelumnya, Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKB Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka dugaan kasus asusila dan penggunaan narkoba. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Pelaku diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, mengunggah, dan menyebarluaskan video pelecehan.

"Melihat kasus ini sungguh sangat sedih, pelakunya seorang anggota kepolisian dengan pangkat tinggi. Dari sisi pendidikan sudah sangat tinggi, pengetahuan mereka sudah sangat baik, penegakan hukum pun tahu. Tetapi sayangnya justru malah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak," jelasnya.

"Ketika nanti yang diberikan justru malah biasa sanksinya, akhirnya tidak ada rasa hormat kepada institusi kepolisian. Itu karena sanksi yang diberikan sama seperti masyarakat lainnya," pungkasnya. (M-2)