Mensos Berjanji Efisiensi Anggaran tak akan Ganggu Bansos

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bakal melakukan penyesuaian anggaran rekonstruksi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan, efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja kementeriannya, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Kaidah dalam melakukan efisiensi adalah tidak mengganggu pelayanan publik," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2), seperti dikutip dari keterangan resmi.

Selain itu, Gus Ipul juga memastikan tidak akan mengurangi anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, anggaran operasional yang melekat pada Bansos, hingga gaji pegawai dan honor pendamping tahun berjalan. Dia juga menegaskan, efisiensi ini tidak bakal mengurangi kualitas serta semangat kerja Kemensos.

Baca juga : Efisiensi Anggaran tidak akan Utak-atik Dana Bansos

Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, postur anggaran Kemensos tahun 2025 sebesar Rp79.588.005.512.000. Jumlah ini rencananya digunakan untuk Program Perlindungan Sosial sebanyak Rp78.422.641.676.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.165.363.836.000.

Dia merinci, Program Perlindungan Sosial terdiri dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sedangkan Program Dukungan Manajemen berupa gaji dan tunjangan, pengawasan, serta layanan kesekretariatan.

Gus Ipul melanjutkan, efisiensi anggaran tahun 2025 di Kemensos, yakni Rp1.326.795.000.000. Kemudian, terdapat penyesuaian anggaran rekonstruksi menjadi Rp 970.001.812.000. "Selisih efisiensi penyesuaian anggaran rekonstruksi adalah Rp356.793.188.000," katanya.

Gus Ipul menyampaikan, jumlah tersebut di antaranya diperuntukkan bagi bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada belanja barang. Kemudian pengerahan petugas Perlinsos Penanggulangan Bencana, biaya operasional pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial, hingga pemeliharaan peralatan mesin dan gedung bangunan dan belanja modal untuk 66 Satker. (H-3)