Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memastikan efisiensi anggaran tidak akan memotong dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos).
"Kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial. Efisiensi tidak mengurangi kinerja kita," ujar Muhaimin usai mengikuti mengikuti agenda Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Ia memastikan bahwa seluruh kementerian di bawah Kemenko PM siap melakukan penyesuaian, mendukung penuh, dan melaksanakan perintah efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto demi kemaslahatan bangsa.
Tak hanya membahas soal efisensi anggaran, rapat rutin yang dilaksanakan bersama Menteri Sosial selaku tuan rumah, Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Desa PDT, dan Wakil Menteri P2MI itu juga membahas soal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menyangkut urusan regulasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Dengan semakin kuatnya DTSEN ini, semakin jelas para penerima manfaat sudah (terdaftar) di Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kesejahteraan mereka akan terus kita tingkatkan," pungkas Muhaimin.
Dengan terintegrasinya seluruh data dari kementerian/lembaga terkait dalam DTSEN, penyaluran bantuan pun akan lebih tepat sasaran. Berkat DTSEN juga, anggaran akan lebih presisi karena penerima bantuan yang tercatat sudah sesuai dengan data yang terintegrasi dan tak akan ada lagi data ganda yang menyebabkan kebocoran bujet. (Z-11)
Dukungan sosial yang komprehensif sangat penting untuk pemulihan jangka panjang para penyintas bencana.
Jaya Negara juga menjelaskan, keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Denpasar bersama Inspektorat.
Badan Amil Zakat Nasional melalui program Bank Makanan telah mendistribusikan 6.000 porsi Sajian Berkah Bergizi untuk para penyintas bencana tanah longsor Banjarnegara, Jawa Tengah.
Untuk memastikan bantuan sosial (bansos) Kemensos tersalurkan secara tepat sasaran, pemerintah menggunakan indikator penting bernama Desil Kesejahteraan Keluarga
Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 sebagai upaya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat gejala menarik sepanjang 2025: sekitar 50 ribu keluarga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved