Menag Minta KPK Pantau Pelaksanaan Haji 2025

MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1). Lembaga Antirasuah diminta memantau keseluruhan pelaksanaan haji 2025.

"Kami datang lagi khusus untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji,” kata Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1). 

Nazaruddin juga meminta KPK memetakan potensi masalah dalam pelaksanaan haji. Lembaga Antirasuah diminta memantau mulai dari proses pendaftaran jamaah.

Baca juga : Presiden Prabowo Belum Puas dengan Penurunan Biaya Haji 2025

“Sangat mencerahkan karena kami terbuka seperti tadi disaksikan, hal-hal apa yang perlu kami mintakan pendampingan pelaksanaan haji ini. Baik dari pendaftarannya, pendaftaran juga banyak hal yang berpotensi masalah ya,” ucap Nazaruddin.

KPK juga diminta memantau mekanisme penggantian jamaah yang meninggal dunia pada 2025. Pengadaan seluruh kebutuhan jamaah baik di dalam negeri dan luar negeri juga diminta diawasi.

“Seperti di Arab Saudi, di situ ada pengadaan-pengadaan, dibutuhkan juga pendampingan, misalnya pengadaan kendaraan operasional, kemudian juga penginapan hotel para jamaah baik di Makkah, Madinah, di Jeddah,” ujar Nazaruddin.

Baca juga : Biaya Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Total Nilai Manfaat Rp6,83 T

Lalu, KPK juga diminta mengawasi proses pendanaan makan sampai bus antar jemput para jamaah. Nazaruddin ingin pelaksanaan haji terakhir yang diurus Kementerian Agama tidak ada kendala.

“Insya Allah kami selalu menteri agama masih bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji ini,” terang Nazaruddin.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono siap membantu Kemenag memantau pelaksanaan haji tahun ini. Sejumlah model pencegahan rasuah sudah diberikan dalam pertemuan tersebut.

“Dan kita membahs beberapa hal terkait dengan mode kuota, pertanggungjawaban laporan keuangan dan hal-hal yang pernah dilihat atau diraskan oleh masyarakat dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun yang lalu,” ujar Agus.

Kemenag tidak datang sendiri dalam permintaan pemantauan pelaksanaan haji ini. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) juga hadir untuk mempelajari koordinasi tersebut, ke depannya. (P-5)