Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DIREKTUR Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Abu Rokhmad mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak atas rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.
“Kami sangat senang mendapatkan support dari banyak pihak, termasuk dari Komisi VIII DPR RI, tentang rencana pembentukan Ditjen Pesantren. Sejatinya, usulan ini sudah lama disuarakan sejak beberapa tahun lalu,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (18/12).
Lebih lanjut, ke depannya Kemenag dikatakan akan terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan dan kementerian/lembaga terkait agar cita-cita tersebut segera terwujud.
Namun demikian, Abu Rokhmad memastikan bahwa usulan terbentuknya Ditjen Pesantren masih dalam tahap kajian sampai dengan saat ini.
“Usulan tersebut masih dikaji oleh pemerintah dan terlalu dini untuk bicara peresmian Ditjen Pesantren tersebut,” tandasnya. (Des/M-3)
Kemenag melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam menetapkan sebanyak 69.313 guru mata pelajaran PAI di sekolah sebagai peserta PPG Batch 2 Tahun 2025.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Kemenag bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN menerbitkan 5.200 sertifikat wakaf selama semester 1/2025.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menyayangkan kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan haji kembali terjadi.
KEMENTERIAN Agama telah merilis panduan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Tahap selanjutnya, Kemenag siapkan para fasilitator untuk percepatan implementasi KBC.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved