Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendukung upaya target swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan salah satunya melalui perhutanan sosial.
“Setelah kita mendapatkan briefing dari Pak Presiden tentang swasembada pangan dan energi, saya bersama tim bergerak melakukan pengecekan. Mana saja yang memiliki potensi swasembada pangan dan energi,” kata Menhut Raja Antoni, dalam rapat koordinasi bidang pangan, di Kantor Kementerian Kehutanan, Kamis (12/12).
“Tim kami bekerja 2 minggu terakhir untuk mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan,” imbuh dia.
Raja Antoni juga menyinggung alternatif hutan cadangan energi melalui pemanfaatan aren yang bisa menghasilkan bioetanol.
Potensi aren sendiri diketahu tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol yang merupakan energi terbarukan.
Rapat koordinasi bidang pangan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hadir pula dalam rapat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid hingga Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh. (s-1)
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
DESEMBER 2025 seharusnya menjadi bulan penuh refleksi dan harapan.
Pembangunan ekstraktif banyak menimbulkan dampak sosial-ekologis, misalnya, ruang hidup masyarakat adat dan lokal terampas.
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menegaskan 80% penyebab banjir berasal dari kerusakan lingkungan, bukan cuaca ekstrem.
"Kami melihat akar masalah sesungguhnya adalah perusakan ekosistem hulu sampai hilir dari daerah aliran sungai dan kelalaian tata ruang yang terjadi secara sistematik,”
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya, tanpa kepastian legal, justru ada risiko lahan diambil pihak lain.
Ia menekankan bahwa kualitas fasilitas mencerminkan pengelolaan kawasan.
Proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional, dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatra
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan, selama satu tahun terakhir tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan hingga pertanahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved