Headline

PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.

Deforestasi DAS Barito Capai 29 Ribu Hektare dalam Satu Dekade Terakhir

Denny Susanto
19/1/2026 17:48
Deforestasi DAS Barito Capai 29 Ribu Hektare dalam Satu Dekade Terakhir
Pulau Curiak, pulau kecil yang berada di kawasan delta Sungai Barito.(Dok. MI)

DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih. Kementerian Lingkungan Hidup menemukan ada 12 perusahaan tambang (IUP), 17 perkebunan (HGU) dan satu PBPH berada di sepanjang DAS Barito di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan data Kementerian LH yang dihimpun Media, tercatat sepanjang periode 2014-2024 kawasan hutan alam di sepanjang sungai Barito di wilayah Kalsel telah berkurang lebih 29 ribu hektare. Demikian juga dengan kawasan lahan terbangun seperti jalan, permukiman dan areal rekreasi menyusut seluas 9.385 hektare.

Sebaliknya luas lahan perkebunan, pertanian dan lainnya bertambah seluas 38.691 hektare. Seperti diketahui Kementerian LH melalui Tim Gakkum dan PPKL tengah melakukan audit lingkungan terhadap 183 perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di area tangkapan air dan terindikasi memicu terjadinya bencana banjir di sejumlah kabupaten di Kalsel.

Khusus di Kabupaten Balangan, Kementerian LH menemukan ada 12 perusahaan tambang (IUP), 17 perkebunan (HGU) dan satu PBPH yang beroperasi di sepanjang DAS dan sekitar desa-desa terdampak banjir akhir 2025 lalu. 

Selain banjir di Kabupaten Banjar, banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Balangan seperti Juai dan Tebing Tinggi mendapat sorotan dari pemerintah pusat karena merupakan banjir bandang dengan dampak ditimbulkan cukup parah. Lokasi banjir bandang di Tebing Tinggi misalnya langsung dikunjungi Wapres Gibran beberapa waktu lalu.

Pada bagian lain Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Gayatri Agustina, Senin (19/1) menyatakan dukungan atas audit lingkungan yang dilakukan Kementerian LH ini. "Kami memang menerima informasi bahwa Kementrian LH telah melaksanakan audit lingkungan, tapi Dinas ESDM tidak ikut serta. Pastinya harapan kita semua dengan adanya audit lingkungan akan tercipta good mining practice dan meningkatkan ketaatan terhadap aturan bagi seluruh pelaku usaha pertambangan di Kalsel," tuturnya.  (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik