Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendukung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) demi mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia.
Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi adanya keinginan Baznas untuk bisa berkantor di IKN, dan diajukan saat Rakornas Baznas, September lalu, yang dibuka Jokowi di IKN.
Kunjungan dan silaturahmi Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA kepada Presiden Indonesia ke-7 tersebut diselenggarakan di Solo, Senin (2/12).
Hadir mendampingi, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, Pimpinan Baznas RI Bidang Transformasi Digital Nasional Prof. Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D., Pimpinan Baznas RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec., Pimpinan Baznas RI Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum Baznas RI Kol. CAJ (Purn.) Drs. Nur Chamdani, Pimpinan Baznas RI Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat Lc. MA., serta Plt Biro Komunikasi Publik Baznas RI Ndari Rumi Widyawati.
“Kehadiran Baznas di IKN akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi, terutama untuk memastikan distribusi zakat, infak, dan sedekah yang lebih merata dan tepat sasaran,” ujar Jokowi.
Menurutnya, Baznas RI perlu mengirimkan surat langsung kepada Kepala Otorita IKN.
"Saat ini sudah banyak investor masuk di IKN, seperti perusahaan, perguruan tinggi, maupun rumah sakit. Ini dalam waktu dekat akan segera penuh,” katanya.
Selain itu, Jokowi berharap Baznas RI terus meningkatkan transformasi digital, sehingga informasi yang diterima masyarakat bisa lebih cepat, akurat, dan terbuka.
Sementara itu, Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang telah mendukung penuh Baznas RI, sehingga dalam waktu singkat bisa berkembang pesat.
“Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Bapak Jokowi yang selama menjabat sebagai Presiden RI selalu mendukung Baznas, sehingga Baznas seluruh Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 30% setiap tahunnya. Bahkan pada Rakorda di Papua dua hari lalu, Papua pengumpulannya tumbuh mencapai 60 persen,” tambahnya.
Kiai Noor berharap, langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat peran Baznas sebagai lembaga pengelola ZIS yang mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.
Menurut Kiai Noor, dengan keberadaan Baznas di IKN, diharapkan pengelolaan ZIS dapat lebih terintegrasi dengan berbagai program strategis pemerintah di kawasan tersebut.
"IKN juga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kami akan terus berupaya untuk mendukung agenda pembangunan nasional dengan semangat yang sejalan dengan kebangkitan Indonesia melalui adanya IKN," pungkasnya. (RO/Z-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved