IKN Nusantara Dinilai Final Buat Bangsa Indonesia

SEJUMLAH elite Rabithah Melayu Banjar (RMB) di Kalimantan Selatan menilai tidak ada alasan bagi siapa pun, termasuk pemerintah, untuk menunda, apalagi membatalkan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN sudah final untuk bangsa. 

Hal yang perlu disikapi oleh pemerintah adalah menjelaskan regulasi negara kepada publik tentang peluang dan kontribusi masyarakat dalam mensukseskan program IKN tersebut. 

"Negara jangan terlalu kaku dalam menerapkan aturan, sehingga menutup ruang publik untuk berpartisipasi dan berkontribusi mengisi aktivitas dinamika IKN, hanya karena lemah dalam hal kompetensi dan permodalan," ungkap RMB dalam keterangan resmi, Rabu (7/8)  

Baca juga : Hari Pertama Berkantor di IKN, Jokowi tidak Gelar Ratas

RMB juga mengapresiasi positif Presiden Joko Widodo yang mengadakan event 17 Agustus di IKN Nusantara. Hal itu, menurut RMB, menambah hampir semua pihak di Bumi Kalimantan berkomitmen untuk mendukung, mengawal perjalanan IKN Nusantara sebagai ibukota baru di negeri ini. 
 
RMB meyakini, presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan melanjutkan gagasan besar ini, karena kebijakan ini akan membuka babak baru dinamika baru pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.  

Hal itu merupakan salah satu poin lokakarya terbatas jajaran elite RMB Kalimantan Selatan di Banjarmasin, awal pekan ini, menyikapi hiruk pikuk dan pro kontra terhadap IKN yang akan segera mulai digunakan.

Kelompok-kelompok sipil, UKM dan UMKM, pemuda mahasiswa, perempuan, etnik local, menjadi layak diberikan prioritas, untuk bisa berkembang, sejalan dengan akan beroperasinya IKN Nusantara pada Agustus 2024 ini. 

Baca juga : Ini Deretan Influencer dan Seleb yang Diajak Presiden Jokowi ke iKN

Bagaimana pun, bersamaan dengan itu, akan banyak mobilisasi yang berdatangan. Entah itu pebisnis, praktisi, professional, pendidik, dan sebagainya. 

“Dalam kondisi seperti itu, jika tak ada ruang sebagai penyeimbang, maka kelompok menengah ke bawah, khususnya kelompok bawah lokal, kembali akan tersingkir. Di sinilah komitment negara diperlukan”, tegas Ketua Dewan Pendiri RMB Syarbani Haira. 

RMB, lembaga kemasyarakatan yang menghimpun warga Melayu Banjar, bertekad menyiapkan generasi Indonesia yang akan memanfaatkan perpindahan ibukota negara tersebut, untuk memunculkan kaum profesional terlatih, sejalan dengan kebutuhan IKN. 

Baca juga : Senin Besok, Presiden Jokowi akan Mulai Berkantor di IKN

“Sehingga ke depan, kaum profesiobnal kelas menengah bisa muncul dari etnik banua Kalimantan, mengisi negeri ini, yang akan berkolaborasi dengan kaum professional kelas menengah yang sudah berhasil di Jakarta,” kata jebolan pascasarjana UGM ini.

Bersama sejumlah aktivis RMB di Bumi Borneo khususnya, pensiunan dosen IAIN Antasari Banjarmasin tersebut selalu mengajak masyarakat luas untuk mendukung IKN Nusantara. 

Banyak keuntungan yang akan diperoleh jika ibu kota negara yang semula di Jakarta, pindah ke PPU Kalimantan Timur. Antara lain, distribusi pembangunan, dinamika ekonomi, kontribusi politik, bahkan sain dan teknologi. 

Baca juga : Senin (29/7), Jokowi akan Berkantor di IKN

Bumi Borneo yang selama ini terkesan tertinggal pun juga akan mengalami perubahan drastis. Poros Borneo menjadi terbuka. Tidak saja dengan sesama Kawasan Asia, melainkan juga dengan Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya. Tinggal bagaimana mengadvokasi masyarakat luas, untuk lebih siap menghadapi globalisasi hubungan kenegaraan dan kemanusiaan tersebut. 

Rabithah Melayu Banjar merupakan perkumpulan etnik Melayu Banjar, yang mengadakan Muktamar ke-1 di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Maret 2023 lalu. 

Hadir langsung Presiden Joko Widodo, yang kala itu juga didampingi sejumlah elite negara, seperti Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Mensekab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan lainnya. 

Salah satu Keputusan Muktamar RMB adalah mendukung perpindahan ibu kota negara dari Jakarta, ke PPU Kalimantan Timur. (Z-1)