Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, saat sidang kabinet terakhir di IKN, presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan Indonesia mempunyai fundamen yang kuat untuk bangkit dan menjadi negara maju. Meski begitu, ke depan Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya menyangkut masalah narkoba dan judi online (judol).
“Itu tantangan yang berkaitan dengan masalah sosial,” ungkapnya dalam kegiatan focus grup discussion pembahasan rencana program dan anggaran tahun 2025 dengan Komisi VIII DPR, dilansir dari keterangan resmi, Senin (30/9).
Masalah narkoba dan judol, kata Gus Ipul, menjadi masalah serius setiap negara yang mau bangkit. Masalah itu punya akibat sosial yang sangat serius. Karenanya, untuk mengatasi masalah itu diperlukan kolaborasi bersama.
Baca juga : Pemberantasan Judi Online
“Nantinya kami di Kemensos akan berinovasi dan memperbaiki yang kurang untuk mempercepat kesejahteraan sosial,” kata dia.
Di kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR karena di 2020 pernah mengalami masa sulit saat badai covid-19 melanda dunia. "Di masa sulit tersebut, angka kemiskinan dapat turun dibanding sebelum masa covid-19," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menyebut, di Kemensos penyaluran bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya telah menjaga daya beli masyarakat untuk tetap stabil. Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) tidak hanya memulihkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), namun juga memastikan PPKS mendapatkan penanganan yang layak sesuai dengan kebutuhan. Pemberdayaan sosial, penguatan kewirausahaan telah mampu menaikkan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Gus Ipul juga berjanji akan memperhatikan masukan dari Komisi VIII DPR yang meminta masalah data Bansos mendapat prioritas kementeriannya.
Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi mengapresiasi kerja keras dari seluruh anggota Komisi VIII dan mitra Kerja Komisi VIII. "Banyak capaian yang telah kita dapatkan mulai dari sosial, kesehatan, perlindungan anak, penanggulangan bencana dan keagamaan yang tidak lepas dari peran dan mitra kerja dari pada instansi dan lembaga," ujarnya.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Kondisi tempat tinggal orangtua siswa sekolah rakyat juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah terputusnya kesempatan bersekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem.
Gus Ipul menambahkan, saat ini sudah ada sejumlah lokasi yang sudah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto
Soeharto, dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam nama yang diusulkan Kemensos untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini
Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu.
OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap 17 ribu rekening yang terindikasi aktivitas judi online (judol).
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol).
Pernyataan Budi Arie tersebut merupakan fitnah terhadap PDIP dan membuat kader PDIP merasa sakit hati.
KETUA DPP PDIP, Komarudin Watubun, meminta Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk bersikap jantan dan bertanggung jawab atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus judi online
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved