Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

​​​​​​​KPAI: Direktorat PPA-PPO Bareskrim Diharapkan Percepat Penanganan Kasus

Ihfa Firdausya
23/9/2024 18:14
​​​​​​​KPAI: Direktorat PPA-PPO Bareskrim Diharapkan Percepat Penanganan Kasus
Ilustrasi: massa dari berbagai organisasi perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional(MI/Usman Iskandar)

 

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Dir PPA-PPO) oleh Bareskrim Polri.

Baca juga : Direktorat PPA dan PPO di Polri Sebaiknya Dipimpin Perwira Bintang Satu

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut kasus-kasus terhadap perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang lebih cepat dan komprehensif.

"Dengan adanya direktorat yang khusus menangani masalah ini maka diharapkan bisa lebih cepat penanganannya maupun pencegahannya," ujar Jasra kepada Media Indonesia, Senin (23/9).

Di sisi lain, KPAI juga mendukung penguatan Direktorat Siber, terutama di level Polda agar berdiri sendiri. "Saat ini, (direktorat) siber di level Polda masih gabung ke Krimsus," kata Jasra.

Menurutnya, ke depan Direktorat Siber akan sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kejahatan siber akan semakin marak. Sebut saja phishing, prostitusi, pornografi perempuan dan anak, hacking, perdagangan narkoba, pemalsuan kartu kredit, penipuan online, maupun maraknya berita-berita hoax, hate crime di tahun-tahun politik, dan lain-lain.

"Polri sudah mengumumkan bahwa usulan penguatan Direktorat Siber di Polda-Polda sudah disetujui Kemenpan RB untuk didirikan di secara bertahap di Polda, antara lain di PMJ, Polda Sumut, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Sulteng, dan Polda Papua," tutup Jasra. (Ifa/M-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya