Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI menyetujui pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BNPB tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan BNPB, Selasa (3/9).
Menurut dia, dana tersebut bisa menjadi dukungan untuk revitalisasi logistik dan transportasi di daerah rawan bencana.
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII juga meminta kepada BNPB agar meningkatkan kinerja BNPB dalam merespons isu-isu kebencanaan seperti isu megatrhust sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau polemik di masyarakat.
Baca juga : BNPB Minta Tambahan Anggaran Rp1,8 T pada 2025 Perkuat Penanggulangan Bencana di Daerah
"BNPB diminta mendukung apel kesiapsiagaan dan simulasi evaluasi mandiri di lima provinsi sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana," kata Ashabul.
Selain itu, BNPB diminta untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta memerhatikan kearifan lokal dalam rangka penanggulangan dan mitigasi di daerah rawan bencana.
"Selain itu perlu meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, kesinambungan penanggulangan bencana pada pemerintahan berikutnya," pungkas dia. (H-2)
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved