Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI menyetujui pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BNPB tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan BNPB, Selasa (3/9).
Menurut dia, dana tersebut bisa menjadi dukungan untuk revitalisasi logistik dan transportasi di daerah rawan bencana.
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII juga meminta kepada BNPB agar meningkatkan kinerja BNPB dalam merespons isu-isu kebencanaan seperti isu megatrhust sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau polemik di masyarakat.
Baca juga : BNPB Minta Tambahan Anggaran Rp1,8 T pada 2025 Perkuat Penanggulangan Bencana di Daerah
"BNPB diminta mendukung apel kesiapsiagaan dan simulasi evaluasi mandiri di lima provinsi sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana," kata Ashabul.
Selain itu, BNPB diminta untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta memerhatikan kearifan lokal dalam rangka penanggulangan dan mitigasi di daerah rawan bencana.
"Selain itu perlu meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, kesinambungan penanggulangan bencana pada pemerintahan berikutnya," pungkas dia. (H-2)
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved