Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI VIII DPR RI menyetujui pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BNPB tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan BNPB, Selasa (3/9).
Menurut dia, dana tersebut bisa menjadi dukungan untuk revitalisasi logistik dan transportasi di daerah rawan bencana.
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII juga meminta kepada BNPB agar meningkatkan kinerja BNPB dalam merespons isu-isu kebencanaan seperti isu megatrhust sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau polemik di masyarakat.
Baca juga : BNPB Minta Tambahan Anggaran Rp1,8 T pada 2025 Perkuat Penanggulangan Bencana di Daerah
"BNPB diminta mendukung apel kesiapsiagaan dan simulasi evaluasi mandiri di lima provinsi sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana," kata Ashabul.
Selain itu, BNPB diminta untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta memerhatikan kearifan lokal dalam rangka penanggulangan dan mitigasi di daerah rawan bencana.
"Selain itu perlu meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, kesinambungan penanggulangan bencana pada pemerintahan berikutnya," pungkas dia. (H-2)
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved