Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun pada 2025 untuk memperkuat pencegahan bencana di berbagai daerah.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 ialah sebesar Rp927 miliar. Lalu, berdasarkan anggaran 2023 dan 2024, BNPB memang selalu didukung oleh tambahan anggaran, yakni sebesar kurang lebih Rp4 triliun pada 2023 dan Rp1 triliun pada 2024. Namun, dana itu adalah dana siap pakai yang bisa digunakan saat terjadi bencana.
"Dana siap pakai ini ada beberapa keterbatasan. Kalau sudah terjadi bencana tidak ada masalah, kita bisa membantu daerah. Tapi sebelum terjadi bencana, ini mengalami kesulitan, karena dana siap pakai tidak bisa dipakai secara maksimal," kata Suharyanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/9).
Belajar dari kasus tersebut, maka BNPB meminta tambahan anggaran untuk memperkuat dana penanggulangan bencana di awal. Dana tersebut akan dialokasikan ke beberapa hal, di antaranya tambahan belanja pegawai dan kenaikan tukin, pemindahan pegawai ke IKN, dan yang paling besar jumlahnya, yakni sebanyak Rp1,7 triliun akan digunakan untuk penguatan kelembagaan BPBD provinsi, kabupaten/kota, melalui penyediaan logistik dan peralatan.
"Dulu BNPB bisa membantu logistik pada BPBD di tingkat kabupaten kota. Tapi dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa, bisanya kalau sudah terjadi bencana. Sehingga kalau ada permintaan, misalnya mobil rescue, mobil dapur, matras sebelum terjadi bencana, kadang kami susah. Ini dengan adanya tambahan anggaran, kami bisa memperbanyak, mempertebal bantuan ke daerah," pungkas Suharyanto. (H-2)
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
MK memerintahkan KPU di 14 daerah untuk menggelar PSU di semua tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan 10 daerah lainnya diperintahkan menggelar PSU di sebagian TPS.
MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.
Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.
SELURUH jajaran Korps Bhayangkara diingatkan untuk tetap meningkatkan dedikasi, loyalitas, serta menggunakan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.
Jika akan melewatkan momen liburan di kawasan wisata outdoor atau kawasan wisata air (sungai, air terjun, dan lainnya) pastikan sekeluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul.
Wapres juga meminta dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid.
BNPB melaporkan belum ada laporan korban jiwa akibat gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang terjadi tadi malam pukul 23.29 WIB.
Sekarang cuaca masih banyak hujan. Tapi masuk Juli-Agustus Indonesia sudah bergulat dengan musim kemarau
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan melanda lima daerah di wilayah ini.
Rumah rusak akibat bencana banjir, tanah longsor dan pergerakan tanah yang melanda ratusan desa dalam wilayah administratif 39 kecamatan di Sukabumi, 3-4 Desember 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved