Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun pada 2025 untuk memperkuat pencegahan bencana di berbagai daerah.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 ialah sebesar Rp927 miliar. Lalu, berdasarkan anggaran 2023 dan 2024, BNPB memang selalu didukung oleh tambahan anggaran, yakni sebesar kurang lebih Rp4 triliun pada 2023 dan Rp1 triliun pada 2024. Namun, dana itu adalah dana siap pakai yang bisa digunakan saat terjadi bencana.
"Dana siap pakai ini ada beberapa keterbatasan. Kalau sudah terjadi bencana tidak ada masalah, kita bisa membantu daerah. Tapi sebelum terjadi bencana, ini mengalami kesulitan, karena dana siap pakai tidak bisa dipakai secara maksimal," kata Suharyanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/9).
Belajar dari kasus tersebut, maka BNPB meminta tambahan anggaran untuk memperkuat dana penanggulangan bencana di awal. Dana tersebut akan dialokasikan ke beberapa hal, di antaranya tambahan belanja pegawai dan kenaikan tukin, pemindahan pegawai ke IKN, dan yang paling besar jumlahnya, yakni sebanyak Rp1,7 triliun akan digunakan untuk penguatan kelembagaan BPBD provinsi, kabupaten/kota, melalui penyediaan logistik dan peralatan.
"Dulu BNPB bisa membantu logistik pada BPBD di tingkat kabupaten kota. Tapi dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa, bisanya kalau sudah terjadi bencana. Sehingga kalau ada permintaan, misalnya mobil rescue, mobil dapur, matras sebelum terjadi bencana, kadang kami susah. Ini dengan adanya tambahan anggaran, kami bisa memperbanyak, mempertebal bantuan ke daerah," pungkas Suharyanto. (H-2)
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
BNPB mencatat 140 kejadian bencana alam di Indonesia pada awal tahun 2026 yang didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Hingga Senin (19/1), banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang dengan Tinggi Muka Air (TMA) bervariasi antara 10 hingga 200 sentimeter.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
BANJIR dan tanah longsor yang terjadi di Desa Tempur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah memutus akses jalan masyatakat dan merusak rumah warga.
Bahkan banjir merendam sejumlah daerah tersebut, juga mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur seperti tanggul jebol, jalan l, jembatan hingga sejumlah perkantoran dan sekolah rusak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved