Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun pada 2025 untuk memperkuat pencegahan bencana di berbagai daerah.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 ialah sebesar Rp927 miliar. Lalu, berdasarkan anggaran 2023 dan 2024, BNPB memang selalu didukung oleh tambahan anggaran, yakni sebesar kurang lebih Rp4 triliun pada 2023 dan Rp1 triliun pada 2024. Namun, dana itu adalah dana siap pakai yang bisa digunakan saat terjadi bencana.
"Dana siap pakai ini ada beberapa keterbatasan. Kalau sudah terjadi bencana tidak ada masalah, kita bisa membantu daerah. Tapi sebelum terjadi bencana, ini mengalami kesulitan, karena dana siap pakai tidak bisa dipakai secara maksimal," kata Suharyanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/9).
Belajar dari kasus tersebut, maka BNPB meminta tambahan anggaran untuk memperkuat dana penanggulangan bencana di awal. Dana tersebut akan dialokasikan ke beberapa hal, di antaranya tambahan belanja pegawai dan kenaikan tukin, pemindahan pegawai ke IKN, dan yang paling besar jumlahnya, yakni sebanyak Rp1,7 triliun akan digunakan untuk penguatan kelembagaan BPBD provinsi, kabupaten/kota, melalui penyediaan logistik dan peralatan.
"Dulu BNPB bisa membantu logistik pada BPBD di tingkat kabupaten kota. Tapi dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa, bisanya kalau sudah terjadi bencana. Sehingga kalau ada permintaan, misalnya mobil rescue, mobil dapur, matras sebelum terjadi bencana, kadang kami susah. Ini dengan adanya tambahan anggaran, kami bisa memperbanyak, mempertebal bantuan ke daerah," pungkas Suharyanto. (H-2)
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Hngga kini, banjirasih mengenangi lima kecamatan di Kabupaten Lamongan. Antara loan, Kecamatan Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tetap berjalan dengan optimal.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved