Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun pada 2025 untuk memperkuat pencegahan bencana di berbagai daerah.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 ialah sebesar Rp927 miliar. Lalu, berdasarkan anggaran 2023 dan 2024, BNPB memang selalu didukung oleh tambahan anggaran, yakni sebesar kurang lebih Rp4 triliun pada 2023 dan Rp1 triliun pada 2024. Namun, dana itu adalah dana siap pakai yang bisa digunakan saat terjadi bencana.
"Dana siap pakai ini ada beberapa keterbatasan. Kalau sudah terjadi bencana tidak ada masalah, kita bisa membantu daerah. Tapi sebelum terjadi bencana, ini mengalami kesulitan, karena dana siap pakai tidak bisa dipakai secara maksimal," kata Suharyanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/9).
Belajar dari kasus tersebut, maka BNPB meminta tambahan anggaran untuk memperkuat dana penanggulangan bencana di awal. Dana tersebut akan dialokasikan ke beberapa hal, di antaranya tambahan belanja pegawai dan kenaikan tukin, pemindahan pegawai ke IKN, dan yang paling besar jumlahnya, yakni sebanyak Rp1,7 triliun akan digunakan untuk penguatan kelembagaan BPBD provinsi, kabupaten/kota, melalui penyediaan logistik dan peralatan.
"Dulu BNPB bisa membantu logistik pada BPBD di tingkat kabupaten kota. Tapi dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa, bisanya kalau sudah terjadi bencana. Sehingga kalau ada permintaan, misalnya mobil rescue, mobil dapur, matras sebelum terjadi bencana, kadang kami susah. Ini dengan adanya tambahan anggaran, kami bisa memperbanyak, mempertebal bantuan ke daerah," pungkas Suharyanto. (H-2)
Aspek kuantitas anggaran harus dibarengi dengan kualitas penempatan alokasi yang jelas dan tepat sasaran.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah warga yang terdampak banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terus meningkat.
Rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sedangkan yang rusak berat, diganti dengan pembangunan baru.
Presiden Prabowo Subianto instruksikan BNPB dan Basarnas segera kirim bantuan ke lokasi gempa M 7,6 di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Simak langkah darurat pemerintah di sini.
SEORANG warga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di antara reruntuhan Gedung Koni, lapangan olahraga Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, setelah gempa Manado berkekuatan magnitudo 7,6
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
Masa transisi bencana di tiga provinsi Sumatra berakhir 30 Maret 2026. Pemerintah percepat pembangunan 36 ribu huntap dan siapkan tahap rekonstruksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved