Baleg DPR Desak RUU PPRT Segera Dibahas di Bamus

RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih belum menemui titik terang untuk disahkan. Padahal, pemerintah sudah mengirimkan surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amalia mendesak agar pimpinan DPR segera membahasnya di Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Kalau sudah ada supres dan DIM mestinya di dalam rapat bamus disampaikan di mana akan dibahas, apakah di komisi tertentu, di baleg, atau gabungan komisi. Itu yang harus diputuskan memang oleh pimpinan DPR di dalam rapat bamus,” kata Ledia kepada Media Indonesia, Senin (19/8).

“Selama belum ada keputusan itu di rapat bamus, didelegasikan kepada siapa, maka memang akan terjadi keterlambatan untuk pembahasan. Jadi memang harus disegerakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Willy Aditya mengungkapkan belum ada pembahasan RUU PPRT di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Padahal, hampir setiap paripurna muncul interupsi terkait perlindungan PRT.

Willy mengatakan surat presiden (surpres) untuk menindaklanjuti pembahasan RUU PPRT sudah dilayangkan sejak lama ke pimpinan DPR. Ia juga mengatakan RUU PPRT belum masuk pembahasan tingkat I sehingga menjadi kendala untuk bisa diteruskan ke periode mendatang.

"Tetapi kami bertekad untuk menuntaskan pembahasannya pada periode ini," tegas Willy.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indrastuti