Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Komisi IX Fraksi PDIP dari Dapil Jateng III, Edy Wuryanto mengungkapkan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih berada pada pembahasan di Badan Legislasi (Baleg).
“Pembahasan RUU PPRT (masih) ada di Baleg sehingga komisi IX menghormati proses yang sedang dikerjakan Baleg. Bahwa anggota Baleg mencakup semua fraksi dan komisi sehingga proses RUU PPRT ini menjadi tugas dan kewenangan Baleg. Adapun proses pembahasan masih terus dilakukan di Baleg dan kita tunggu proses di Baleg saja,” katanya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Minggu (18/8).
Saat ditanya kendala apa yang dihadapi DPR RI dalam mengesahkan RUU PPRT dan bagaimana dorongan faksinya terhadap pengesahan, Edy tidak bisa berkomentar banyak. Namun ia menegaskan bahwa Baleg masih mendiskusikan dan menpertinbangkan pengesahan RUU tersebut.
Baca juga : Pimpinan DPR Dianggap tidak Prioritaskan RUU PPRT
“Saya kira proses masih terus berjalan di Baleg, dan Baleg terus mengkaji dan mendiskusikan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya Pekerja Rumah Tangga,” jelasnya.
Mengetahui masa kerja DPR RI periode 2019-2024 hanya tersisa dua bulan lagi namun masih ada beberapa RUU yang harus segera dikejar, Edy tak bisa memastikan apakah RUU tersebut dapat disahkan atau harus masuk dalam catatan carry over untuk periode mendatang.
“Memang saat ini DPR periode 2019 - 2024 tinggal dua bulan lagi, dan tentunya proses pembahasan RUU PPRT menghadapi kendala dari sisi kesiapan waktu di Baleg dan Pemerintah. Pemerintah sendiri kan akan berganti di 20 Oktober 2024 ini, dengan kondisi kendala waktu tersebut saya kira kita tunggu saja proses di Baleg,” katanya.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
RUU PPRT harus memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga
LAB 45 meminta Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mempertanyakan nasib RUU PPRT yang masih digantung selama lebih dari dua dekade.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved