Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Komisi IX Fraksi PDIP dari Dapil Jateng III, Edy Wuryanto mengungkapkan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih berada pada pembahasan di Badan Legislasi (Baleg).
“Pembahasan RUU PPRT (masih) ada di Baleg sehingga komisi IX menghormati proses yang sedang dikerjakan Baleg. Bahwa anggota Baleg mencakup semua fraksi dan komisi sehingga proses RUU PPRT ini menjadi tugas dan kewenangan Baleg. Adapun proses pembahasan masih terus dilakukan di Baleg dan kita tunggu proses di Baleg saja,” katanya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Minggu (18/8).
Saat ditanya kendala apa yang dihadapi DPR RI dalam mengesahkan RUU PPRT dan bagaimana dorongan faksinya terhadap pengesahan, Edy tidak bisa berkomentar banyak. Namun ia menegaskan bahwa Baleg masih mendiskusikan dan menpertinbangkan pengesahan RUU tersebut.
Baca juga : Pimpinan DPR Dianggap tidak Prioritaskan RUU PPRT
“Saya kira proses masih terus berjalan di Baleg, dan Baleg terus mengkaji dan mendiskusikan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya Pekerja Rumah Tangga,” jelasnya.
Mengetahui masa kerja DPR RI periode 2019-2024 hanya tersisa dua bulan lagi namun masih ada beberapa RUU yang harus segera dikejar, Edy tak bisa memastikan apakah RUU tersebut dapat disahkan atau harus masuk dalam catatan carry over untuk periode mendatang.
“Memang saat ini DPR periode 2019 - 2024 tinggal dua bulan lagi, dan tentunya proses pembahasan RUU PPRT menghadapi kendala dari sisi kesiapan waktu di Baleg dan Pemerintah. Pemerintah sendiri kan akan berganti di 20 Oktober 2024 ini, dengan kondisi kendala waktu tersebut saya kira kita tunggu saja proses di Baleg,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Rieke Diah Pitaloka desak DPR segera sahkan RUU PPRT. Soroti kontribusi devisa Rp 253 triliun dan perlunya pengakuan PRT sebagai pekerja sesuai standar ILO 189
RUU PPRT 2026 memasuki tahap final. Simak poin penting mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi PRT dan pemberi kerja di Indonesia.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Pengesahan RUU PPRT penting untuk segera disahkan, karena PRT merupakan salah satu sektor terbesar dalam migrasi tenaga kerja Indonesia.
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved