Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Komisi IX Fraksi PDIP dari Dapil Jateng III, Edy Wuryanto mengungkapkan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih berada pada pembahasan di Badan Legislasi (Baleg).
“Pembahasan RUU PPRT (masih) ada di Baleg sehingga komisi IX menghormati proses yang sedang dikerjakan Baleg. Bahwa anggota Baleg mencakup semua fraksi dan komisi sehingga proses RUU PPRT ini menjadi tugas dan kewenangan Baleg. Adapun proses pembahasan masih terus dilakukan di Baleg dan kita tunggu proses di Baleg saja,” katanya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Minggu (18/8).
Saat ditanya kendala apa yang dihadapi DPR RI dalam mengesahkan RUU PPRT dan bagaimana dorongan faksinya terhadap pengesahan, Edy tidak bisa berkomentar banyak. Namun ia menegaskan bahwa Baleg masih mendiskusikan dan menpertinbangkan pengesahan RUU tersebut.
Baca juga : Pimpinan DPR Dianggap tidak Prioritaskan RUU PPRT
“Saya kira proses masih terus berjalan di Baleg, dan Baleg terus mengkaji dan mendiskusikan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya Pekerja Rumah Tangga,” jelasnya.
Mengetahui masa kerja DPR RI periode 2019-2024 hanya tersisa dua bulan lagi namun masih ada beberapa RUU yang harus segera dikejar, Edy tak bisa memastikan apakah RUU tersebut dapat disahkan atau harus masuk dalam catatan carry over untuk periode mendatang.
“Memang saat ini DPR periode 2019 - 2024 tinggal dua bulan lagi, dan tentunya proses pembahasan RUU PPRT menghadapi kendala dari sisi kesiapan waktu di Baleg dan Pemerintah. Pemerintah sendiri kan akan berganti di 20 Oktober 2024 ini, dengan kondisi kendala waktu tersebut saya kira kita tunggu saja proses di Baleg,” katanya.
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
Baleg DPR RI himpun usulan RUU PPRT: dari upah layak, jaminan sosial BPJS, hingga perlindungan kekerasan. Simak poin penting jaminan bagi PRT di sini.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Menteri PPPA) Anak Arifah Fauzi mengatakan, momen Hari Perempuan Internasional harus jadi pengingat perjuangan pengesahan RUU PPRT.
Rieke Diah Pitaloka desak DPR segera sahkan RUU PPRT. Soroti kontribusi devisa Rp 253 triliun dan perlunya pengakuan PRT sebagai pekerja sesuai standar ILO 189
RUU PPRT 2026 memasuki tahap final. Simak poin penting mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi PRT dan pemberi kerja di Indonesia.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved