Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMBENTUKAN Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 membuka kembali wacana pembentukan kementerian haji. Beban Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai sudah sangat berat di luar urusan haji dan umrah menjadi salah satu alasan agar pelayanan haji diurus kementerian/lembaga yang fokus menangani ibadah tahunan tersebut.
Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerangkan boleh-boleh saja Pansus Hak Angket Haji memberikan rekomendasi pembentukan kementerian haji. "Pansus punya hak memberikan rekomendasi itu berdasarkan evaluasi yang mereka lakukan di lapangan, apakah lebih baik dipisah. Dengan pendekatan yang terjadi, agar kementerian agama fokus ke masalah keagamaan," terang HNW, Senin (22/7).
"Sementara masalah haji diurusi tersendiri oleh kementerian tersendiri agar beragam catatan, beragam yang tidak memuaskan bisa terkoreksi ke depan, itu juga mungkin saja," tambahnya.
Baca juga : Pansus Angket Haji Panggil Kemenag terkait Dugaan Jual Beli Kuota Haji
HNW berharap dengan pembentukan kementerian haji akan membuat pemerintah lebih fokus dalam mengurusi masalah penyelenggaraan haji.
"Kalau personel kementerian agama untuk ngurusi haji ini banyak terambil. Nah, kalau kemudian dia diurusi kementerian sendiri dan kementerian agama ngurusi masalah pendidikan atau mengurusi masalah bimbingan kemasyarakatan terkait agama, tentu itu akan menjadi lebih fokus," ungkapnya.
Namun, HNW menyebut semua tergantung keputusan presiden akan mengambil langkah membuat kementerian haji atau tetap termasuk dalam kementerian agama. "Ya lagi-lagi itu hak prerogatif presiden," tandasnya. (Z-2)
Salah satu penyebab kemacetan sebagai akibat kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025.
Kemenag telah melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka menyukseskan program Piloting Pendampingan Pesantren Ramah Anak.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian BUMN dan Kemendag memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada PHK pegawai.
ANGGOTA DPR dari NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Prabowo setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Menteri UMKM menekankan bahwa peran AO sangatlah vital dalam mendampingi nasabah dan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.
Pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK emanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan korupsi haji 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved