Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DALAM rangka pengawasan penyaluran bantuan pangan pemerintah, Ombudsman RI dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Rabu (19/6), melihat langsung penyaluran bantuan pangan kepada 500 dari 2.542 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dari kunjungan itu, Ombudsman menemukan adanya data penerima bantuan yang masih belum termutakhirkan. Meski demikian, data itu diakui sudah lebih baik dibanding dengan data-data yang ada pada tahun-tahun sebelumnya.
"Sebagai contoh, masih terdapat masyarakat yang sudah tidak sesuai kriteria penerima Bantuan Pangan Pemerintah, namun masih masuk dalam data penerima Bantuan Pangan Pemerintah. Pun sebaliknya, terdapat masyarakat yang layak dan sesuai kriteria penerima Bantuan Pangan Pemerintah namun belum masuk ke dalam data tersebut," kata anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.
Baca juga : Bapanas Siapkan Revisi Perpres
Temuan lainnya, katanya, masih adanya kesalahpahaman di kalangan penyelenggara pelayanan publik di tingkat daerah.
Dalam temuan itu, data penerima Bantuan Pangan Pemerintah dianggap masih berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), padahal untuk 2024 menggunakan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diterbitkan Kemenko Bidang PMK.
Hanya saja, ujarnya data P3KE tersebut belum memiliki mekanisme yang jelas untuk pembaharuan atau perbaikan data secara digital sehingga menyebabkan adanya potensi maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam proses pemutakhiran data penerima Bantuan Pangan Pemerintah.
Baca juga : Hari Pertama PPDB, Ombudsman NTT Terima 6 Pengaduan
Dalam kunjungan itu, temuan lainnya adalah belum adanya pengelolaan pengaduan yang secara khusus dibuat untuk menerima aduan terkait Program Bantuan Pangan Pemerintah.
Tim Ombudsman menelusuri lebih lanjut kepada petugas Kelurahan dan PT Pos Indonesia memperoleh keterangan mereka hanya menginformasikan jika ada keluhan terkait packaging atau kualitas beras yang tidak sesuai.
Namun, bagaimana menyampaikan keluhan tidak ada keterangan yang jelas dan masyarakat hanya diminta menghubungi loket pengaduan.
Baca juga : Puluhan Aduan PPDB Diterima Ombusman Jawa Tengah
"Hingga saat ini, PT POS Indonesia memastikan belum adanya aduan khusus terkait Bantuan Pangan Pemerintah," jelasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ombudsman.
"Saya berterima kasih kepada Pak Yeka dan teman-teman Ombudsman, karena salah satu bagian dari tugas Pak Yeka ini kan mengecek program-program yang khususnya untuk publik seperti bantuan pangan," ujarnya.
Baca juga : Soal Demurrage Beras Impor, Pakar Hukum: KPK Harus Periksa Bapanas dan Bulog
Kemudian ia menyampaikan arahan Presiden RI terkait Bantuan Pangan.
"Bantuan pangan ini sudah dijalankan dari tahun lalu. Pada 2024 dijalankan di Januari-Juni. , ujarnya Presiden sudah memutuskan dalam rapat terbatas untuk memberikan bantuan pangan pada Agustus, Oktober, dan bulan Desember," ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan yang dilaksanakan di Kawasan Gudang Perum Bulog Purwomartani Kalasan Sleman, Yeka menambahkan Program Bantuan Pangan Pemerintah bukan sekadar bantuan untuk orang miskin, bukan juga hanya sekadar program penjamin terhadap perlindungan harga gabah, namun juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi.
"Program Bantuan Pangan Pemerintah merupakan program yang sangat strategis, untuk itu Ombudsman mendorong agar program ini tetap berjalan di setiap bulannya," pungkasnya. (Z-1)
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) akan menugaskan Perum Bulog untuk menambah serapan beras satu juta ton sampai akhir tahun ini.
Ketua Bapanas Arief Prasetyo Adi menerima kunjungan Menteri Pertanian Jepang Taku Eto. Pertemuan tersebut membahas terkait kerja sama ekspor-impor. Ekosistem pangan di Indonesia
Bapanas telah melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung pada 24-25 Maret 2025.
Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy memaparkan bahwa produksi beras di tahun ini akan mencapai 32,29 juta ton.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Prawoko mengatakan bakal menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram per keluarga untuk 222.907 penerima selama Juni dan Juli.
Badan Urusan Logistik (Bulog) Toba mendistribusikan 9.740 kilogram bantuan pangan berupa beras premium untuk 487 penerima.
Bantuan yang diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM), dan akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan jadwal dari pemerintah pusat.
Untuk saat ini, lanjut Yeni, penyaluran bantuan dialihkan ke pemerintah desa dari sebelumnya disalurkan oleh kantor pos dan giro.
PT Pos Indonesia turut berkontribusi sebagai distributor dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP yang diluncurkan serentak di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved