Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
WAKIL Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus tim pengawas DPR telah mengidentifikasi beberapa area kritis yang memerlukan kunjungan dan pengawasan langsung pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.
"Sebenarnya tadi sudah rapat kita dari tim pengawas DPR tadi kita sepakati objek apa saja yang harus kita lakukan kunjungan hari ini karena besok akan ada rapat pengawasan dengan Kementerian Agama," ujar Lodewijk, di Makkah, Arab Saudi, Selasa waktu Arab Saudi (11/06)
Fokus pengawasan meliputi transportasi, logistik katering, dan fasilitas akomodasi jemaah. Lodewijk menekankan pentingnya memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang sesuai standar, terutama dalam hal transportasi dan katering.
Baca juga : DPR RI Perkuat Pengawasan Ibadah Haji dengan Melibatkan Berbagai Komisi
"Pertama tentang transportasi ya itu menjadi sangat penting, kemudian kedua tentang logistik catering ya walaupun ada tim persiapan yang juga sudah meninjau tapi kita ingin melihat apakah jemaah itu makan sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh catering," tambahnya.
Selain itu, lokasi-lokasi penting seperti maktab dan Arafah juga menjadi perhatian utama. "Arafah ini jadi penting karena ada beberapa tentunya di sana termasuk akomodasi bukan hanya tenda tapi yang mushola, WC, kamar mandi karena saya tahu persis itu masalah di sana," jelas Lodewijk.
Meskipun tim belum bisa mengunjungi Arafah karena kendala administrasi, mereka tetap melakukan pengawasan di sekitar Makkah, mencakup transportasi, kantor penyelenggara haji, katering, dan tempat akomodasi para jemaah. Tim dibagi menjadi kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI untuk mengunjungi empat lokasi yang telah ditentukan. (Z-3)
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved