Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
WAKIL Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus tim pengawas DPR telah mengidentifikasi beberapa area kritis yang memerlukan kunjungan dan pengawasan langsung pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.
"Sebenarnya tadi sudah rapat kita dari tim pengawas DPR tadi kita sepakati objek apa saja yang harus kita lakukan kunjungan hari ini karena besok akan ada rapat pengawasan dengan Kementerian Agama," ujar Lodewijk, di Makkah, Arab Saudi, Selasa waktu Arab Saudi (11/06)
Fokus pengawasan meliputi transportasi, logistik katering, dan fasilitas akomodasi jemaah. Lodewijk menekankan pentingnya memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang sesuai standar, terutama dalam hal transportasi dan katering.
Baca juga : DPR RI Perkuat Pengawasan Ibadah Haji dengan Melibatkan Berbagai Komisi
"Pertama tentang transportasi ya itu menjadi sangat penting, kemudian kedua tentang logistik catering ya walaupun ada tim persiapan yang juga sudah meninjau tapi kita ingin melihat apakah jemaah itu makan sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh catering," tambahnya.
Selain itu, lokasi-lokasi penting seperti maktab dan Arafah juga menjadi perhatian utama. "Arafah ini jadi penting karena ada beberapa tentunya di sana termasuk akomodasi bukan hanya tenda tapi yang mushola, WC, kamar mandi karena saya tahu persis itu masalah di sana," jelas Lodewijk.
Meskipun tim belum bisa mengunjungi Arafah karena kendala administrasi, mereka tetap melakukan pengawasan di sekitar Makkah, mencakup transportasi, kantor penyelenggara haji, katering, dan tempat akomodasi para jemaah. Tim dibagi menjadi kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI untuk mengunjungi empat lokasi yang telah ditentukan. (Z-3)
SETELAH dirawat kurang lebih dua bulan di Tanah Suci, satu jemaah haji Debarkasi Padang akhirnya pulang ke Tanah Air. Ia adalah Mariatun Buyung Sutan (51) jemaah ex Kloter 05 Padang.
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
Transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah besar.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Rencana pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved