Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, mengungkapkan langkah strategis yang diambil DPR RI untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Abdul Wahid menjelaskan peran komisi-komisi di DPR RI dalam memastikan kelancaran pelaksanaan haji bagi jemaah Indonesia di Saudi Arabia.
“Jadi gini, tahun ini kami membawa beberapa teman Anggota DPR RI dari Komisi VIII dan juga komisi-komisi lain yang terkait. Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi VI yang menangani masalah perdagangan dan pengadaan barang, serta Komisi IX yang menyangkut masalah kesehatan,” ujar Abdul Wachid di Bandara Inteenasional Soekarno Hatta sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Saudi Arabia, Senin (10/06)
Ia menegaskan pengawasan pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Agama adalah tugas utama Komisi VIII DPR RI. Sementara itu, Komisi V bertanggung jawab atas transportasi, termasuk pemberangkatan jemaah dengan Garuda Indonesia dan layanan transportasi lainnya di Saudi Arabia.
Baca juga : DPR RI Prihatin Banyak Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi di Makkah
“Komisi VI menangani pengadaan barang, termasuk makanan. Kami berharap pengawasan yang ketat akan memastikan 100% produk Indonesia digunakan,” tambahnya.
Masalah kesehatan jemaah haji juga menjadi perhatian utama, terutama untuk jemaah lansia. Abdul Wachid berharap Komisi IX fokus pada pengawasan kesehatan, pengadaan obat, dan pelayanan kesehatan bagi jemaah.
“Kami butuh pengawasan yang benar-benar fokus, terutama untuk kesehatan karena haji adalah ibadah fisik. Kami berharap Komisi IX memberikan perhatian khusus dalam hal ini,” jelas Abdul Wachid.
Baca juga : Perubahan Alokasi Kuota Tambahan Jemaah Haji masih akan Dibahas
DPR RI juga berencana mengadakan rapat evaluasi setelah kepulangan jemaah haji. Rapat ini akan membahas hasil pengawasan dan persiapan pelaksanaan haji tahun 2024.
“Kami akan rapat bersama terkait dengan Panja evaluasi haji dan juga Panja berikutnya untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Kami berharap masing-masing Timwas, memberikan laporan resmi kepada kami,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai komisi DPR RI, diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. (Z-3)
Dari jumlah jemaah asal Aceh kali ini (tahun 2025), 4.378 orang, sebanyak 12 di antaranya telah wafat di Arab Saudi.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
PT Pos Indonesia menggandeng PT Bank Muamalat Indonesia untuk meluncurkan layanan pembukaan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) di lebih dari 4.800 Kantor Pos.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Pada Tahun 1446 H/2025 M ini, ada sebanyak 203.149 jemaah haji reguler asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi ke dalam 502 kelompok terbang (kloter).
Kementerian Agama menyampaikan operasional pemulangan jemaah haji gelombang I ke Tanah Air telah selesai.
PENCATATAN nikah secara resmi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan warga negara. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
Deputi Kemenhaj dan Umrah Saudi berpesan agar seluruh stakeholders di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji 2026 sedari awal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved