Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, mengungkapkan langkah strategis yang diambil DPR RI untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Abdul Wahid menjelaskan peran komisi-komisi di DPR RI dalam memastikan kelancaran pelaksanaan haji bagi jemaah Indonesia di Saudi Arabia.
“Jadi gini, tahun ini kami membawa beberapa teman Anggota DPR RI dari Komisi VIII dan juga komisi-komisi lain yang terkait. Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi VI yang menangani masalah perdagangan dan pengadaan barang, serta Komisi IX yang menyangkut masalah kesehatan,” ujar Abdul Wachid di Bandara Inteenasional Soekarno Hatta sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Saudi Arabia, Senin (10/06)
Ia menegaskan pengawasan pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Agama adalah tugas utama Komisi VIII DPR RI. Sementara itu, Komisi V bertanggung jawab atas transportasi, termasuk pemberangkatan jemaah dengan Garuda Indonesia dan layanan transportasi lainnya di Saudi Arabia.
Baca juga : DPR RI Prihatin Banyak Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi di Makkah
“Komisi VI menangani pengadaan barang, termasuk makanan. Kami berharap pengawasan yang ketat akan memastikan 100% produk Indonesia digunakan,” tambahnya.
Masalah kesehatan jemaah haji juga menjadi perhatian utama, terutama untuk jemaah lansia. Abdul Wachid berharap Komisi IX fokus pada pengawasan kesehatan, pengadaan obat, dan pelayanan kesehatan bagi jemaah.
“Kami butuh pengawasan yang benar-benar fokus, terutama untuk kesehatan karena haji adalah ibadah fisik. Kami berharap Komisi IX memberikan perhatian khusus dalam hal ini,” jelas Abdul Wachid.
Baca juga : Perubahan Alokasi Kuota Tambahan Jemaah Haji masih akan Dibahas
DPR RI juga berencana mengadakan rapat evaluasi setelah kepulangan jemaah haji. Rapat ini akan membahas hasil pengawasan dan persiapan pelaksanaan haji tahun 2024.
“Kami akan rapat bersama terkait dengan Panja evaluasi haji dan juga Panja berikutnya untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Kami berharap masing-masing Timwas, memberikan laporan resmi kepada kami,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai komisi DPR RI, diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. (Z-3)
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong akselerasi pembangunan Gedung Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Saat ini gedung itu dalam tahap pembangunan.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Aktivitas fisik yang berlebihan seperti tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan berjalan jarak jauh menjadi pemicu utama.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
MEMASUKI hari ke-60 pelaksanaan ibadah haji, angka kematian jemaah terus bertambah hingga mencapai 418 orang. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Dalam masa transisi tersebut BPH RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang juga mencakup tentang fasilitas dan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa tunjangan profesi bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Non ASN di bawah Kemenag yang belum mengikuti inpassing resmi naik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved