Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, mengungkapkan langkah strategis yang diambil DPR RI untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Abdul Wahid menjelaskan peran komisi-komisi di DPR RI dalam memastikan kelancaran pelaksanaan haji bagi jemaah Indonesia di Saudi Arabia.
“Jadi gini, tahun ini kami membawa beberapa teman Anggota DPR RI dari Komisi VIII dan juga komisi-komisi lain yang terkait. Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi VI yang menangani masalah perdagangan dan pengadaan barang, serta Komisi IX yang menyangkut masalah kesehatan,” ujar Abdul Wachid di Bandara Inteenasional Soekarno Hatta sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Saudi Arabia, Senin (10/06)
Ia menegaskan pengawasan pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Agama adalah tugas utama Komisi VIII DPR RI. Sementara itu, Komisi V bertanggung jawab atas transportasi, termasuk pemberangkatan jemaah dengan Garuda Indonesia dan layanan transportasi lainnya di Saudi Arabia.
Baca juga : DPR RI Prihatin Banyak Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi di Makkah
“Komisi VI menangani pengadaan barang, termasuk makanan. Kami berharap pengawasan yang ketat akan memastikan 100% produk Indonesia digunakan,” tambahnya.
Masalah kesehatan jemaah haji juga menjadi perhatian utama, terutama untuk jemaah lansia. Abdul Wachid berharap Komisi IX fokus pada pengawasan kesehatan, pengadaan obat, dan pelayanan kesehatan bagi jemaah.
“Kami butuh pengawasan yang benar-benar fokus, terutama untuk kesehatan karena haji adalah ibadah fisik. Kami berharap Komisi IX memberikan perhatian khusus dalam hal ini,” jelas Abdul Wachid.
Baca juga : Perubahan Alokasi Kuota Tambahan Jemaah Haji masih akan Dibahas
DPR RI juga berencana mengadakan rapat evaluasi setelah kepulangan jemaah haji. Rapat ini akan membahas hasil pengawasan dan persiapan pelaksanaan haji tahun 2024.
“Kami akan rapat bersama terkait dengan Panja evaluasi haji dan juga Panja berikutnya untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Kami berharap masing-masing Timwas, memberikan laporan resmi kepada kami,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai komisi DPR RI, diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. (Z-3)
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong akselerasi pembangunan Gedung Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Saat ini gedung itu dalam tahap pembangunan.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Aktivitas fisik yang berlebihan seperti tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan berjalan jarak jauh menjadi pemicu utama.
MENTERI Agama Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (24/7/2025). Sebuah terobosan monumental dalam peta pendidikan nasional.
WAKIL Menteri Agama, Romo Muhammad Syafii, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan 629.000 guru agama di seluruh Indonesia mendapatkan sertifikasi guru pada 2027.
KEMENTERIAN Agama menggelar uji publik penyusunan dokumen Standar Mutu Pendidikan Pesantren untuk menjawab tantangan regenerasi ulama.
TERKAIT pembangunan Gereja GKJW di Kediri yang ramai diberitakan karena pengentian pembangunan, ini kata Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), M Adib Abdushomad.
DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengomentari Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan yang diluncurkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
PUSAT Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terus mematangkan Early Warning System (EWS) atau Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved