Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KWARNAS Pramuka masih menunggu surat balasan dari Presiden dan Mendikbud-Ristek atas polemik Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang tidak lagi mewajibkan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler.
"Kita masih menunggu setelah kesibukan Presiden sudah kita layangkan surat ke Presiden dan bersurat ke kementerian dan Komisi X DPR RI untuk masalah itu," kata Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso kepada Media Indonesia, Kamis (30/5).
Ia berharap kegiatan kepramukaan kembali menjadi wajib. Karena kegiatan dalam pramuka bukan hanya berpikir pramukanya tetapi generasi bangsa ke depan. Buwas, sapaan akrab Budi, mengaku masih belum ada respons balik terhadap surat terbuka yang dilayangkan kepada Kemendikbud-Ristek.
Baca juga : Buwas Minta Nadiem Cabut Peraturan Menteri yang Tak Wajibkan Pramuka
"Sementara belum ada respons balik dari Kemendikbud-Ristek. Saya juga belum tahu reaksi setelah menerima surat bagaimana. Mungkin dianggap tidak penting, jadi pertanyaan kita," ujar dia.
Buawas juga membandingkan dengan polemik kenaikan UKT yang langsung direspons dengan cepat setelah banyak reaksi dari masyarakat.
"Pramuka tidak seperti soal biaya kenaikan UKT yang didemo kemudian bereaksi. Pramuka sifatnya tolong menolong, musyawarah, dan mufakat tetapi ada harapan kepentingan lebih besar dan dapat prioritas respons Mendikbud-Ristek," pungkasnya. (Z-2)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
Ia mengatakan proses yang kini sudah diselesaikan, salah satunya terkait proses perhitungan angka nominal penetapan gaji.
Reshuffle kabinet kelima mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Juda Agung, Budi Djiwandono, dan Sugiono disebut bakal bergeser posisi.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
KEHADIRAN Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pendampingan hukum (Legal Assistance) proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek menuai perdebatan publik.
Jaksa Hadir Tujuh Orang Saksi dalam Sidang Nadiem Makarim
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Pencarian Jurist Tan sudah berjalan maju. Berkas red notice sudah dikirim National Crime Bureau (NCB) Interpol Mabes Polri ke pihak Lyon, yang merupakan otoritas penegak hukum.
Pengakuan tersebut disampaikan Dhany saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan
Nadiem Makarim, menanggapi pengakuan sejumlah saksi dari jajaran Kemendikbudristek yang menyatakan pernah menerima uang. Nadiem mengaku terkejut dengan fakta persidangan tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved