Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
BERDASARKAN riset yang dilakukan oleh Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, prevalensi gangguan mental terutama gangguan kecemasan dan depresi di Indonesia meningkat pascapemilu 2024.
Inisiator Kaukus dan peneliti utama dari Kaukus Ray Wagiu Basrowi mengatakan setelah pemilu 2024, masyarakat yang mengalami gangguan kecemasan naik menjadi 16% dan depresi menjadi 17,1%.
Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, sebelumnya gangguan kecemasan di Indonesia hanya 9,8% dan depresi 6%.
Baca juga : Ini Cara Tangani Caleg Gagal di Pemilu supaya tidak Kena Gangguan Jiwa
“Ternyata naik. Kami tidak bisa bilang pemilu yang membuat (angka) menjadi tinggi. Tetapi ada hubungannya. Untuk menguji benar dan valid, berdasarkan riset kami, ternyata kami menyimpulkan ada hubungan yang erat antara proses pemilu 2024 dengan tingkat kecemasan dan depresi masyarakat Indonesia,” jelas Ray dalam Media Briefing Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa di Jakarta, Rabu (28/2).
Dalam penelitian tersebut, Ray juga menyebutkan 71% masyarakat yang mengalami gangguan kecemasan dan depresi merupakan mereka yang berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pemilu. Misalnya seperti ikut kampanye secara daring dan luring, aktif mengikuti debat capres/cawapres dan aktif mengakses materi kampanye lewat media massa.
Ray menjelaskan faktor utama yang menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kecemasan dan depresi pasca pemilu karena adanya konflik dari dalam diri, terutama ketika membuat keputusan untuk memilih.
Baca juga : 4 Tips dan Solusi Menghadapi Kesehatan Mental Pasca Pemilihan Umum
“Biasa konflik dari dalam diri itu seperti siapa yang akan dia pilih, sifatnya saat membuat keputusan untuk memilih. Lalu ada konflik eksternal seperti adanya perbedaan pilihan politik dengan keluarga, teman atau lingkungan sekitar,” kata Ray.
“Berdasarkan riset kami juga, 3 dari 10 responden yang selama proses pemilu mengalami konflik diri, konflik dengan pihak lain, dan mendapat tekanan dalam memilih calon tertentu, secara signifikan mengalami kecemasan sedang sampai berat. Bahkan mengakibatkan 2,6 hingga hampir 3 kali lebih berisiko mengalami kecemasan sedang sampai berat,” tambahnya.
Dengan atau tanpa pemilu, Ray mengatakan sebetulnya masyarakat Indonesia sudah sangat rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Namun, adanya pemilu makin membuat masyarakat semakin rentan terkena gangguan kecemasan dan depresi.
Baca juga : Darurat Kesehatan Jiwa untuk Anak dan Remaja Jadi Sorotan
Karena itu, ia merekomendasikan agar pemerintah segera menyiapkan fasilitas dan pendidikan terkait kesehatan jiwa. Sebab, kesehatan jiwa amat penting dan dampak yang diakibatkan gangguan kesehatan jiwa jangka panjang.
“Isu kesehatan jiwa adalah isu global. Seluruh komponen bangsa harus bersama, aware dan mempersiapkan diri untuk tidak larut dalam isu pemilu yang akan memengaruhi isu kesehatan jiwa. Harapan kami hasil studi, studi ilmiah murni. Kami hanya mencoba memotret dinamika pemilu ada atau tidak hubungannya dengan kesehatan jiwa. Kami membuktikan ternyata ada hubungannya,” pungkasnya.
(Z-9)
OCD dicirikan oleh dua elemen utama, yaitu obsesi dan kompulsi, yang terjadi berulang kali dan sulit untuk dikendalikan oleh penderitanya.
Dilansir dari berbagai sumber, penderita gangguan jiwa tertinggi di Indonesia terdapat di DKI Jakarta. Sebanyak 24,3% penderita gangguan jiwa di Jakarta.
Nurma mengatakan, tidak ada gelagat aneh yang diperlihatkan tersangka saat menjalani pemeriksaan. Saat ini kondisi tersangka sudah mulai stabil.
Tindakan tegas dan proses hukum secara transparan akan dilakukan terkait kasus seorang anggota polisi yang membunuh ibu kandungnya di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.
Prevalensi depresi tertinggi terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun dengan sebanyak 2 persen yang didominasi dari latar belakang ekonomi bawah.
DINAS Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Yogyakarta mencapai 1.239 penderita pada 2023, termasuk warga luar wilayah.
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved