Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Pengumuman hasil akhir pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2023 di beberapa kementerian dan lembaga pemerintah telah bergulir sejak akhir pekan lalu.
Dalam seleksi ini, calon ASN tidak hanya diuji berdasarkan kecerdasan akademik semata. Faktor lain, seperti kecerdasan emosional, kesehatan mental, dan juga kesehatan fisik, juga dinilai.
Beberapa kementerian atau lembaga bahkan menjadikan tes psikologi atau psikotes, tes kejiwaan, dan tes kesehatan, sebagai seleksi yang bersifat menggugurkan. Artinya, jika tidak lulus salah satu dari ketiga tes tersebut, peserta dianggap tidak lulus seleksi CASN.
Pakar HR Management Yodhia Antariksa menilai, baik psikotes, tes kejiwaan, maupun tes kesehatan semestinya memang menjadi syarat mutlak kelulusan CASN, terutama di lembaga penegak hukum maupun lembaga lain yang memiliki tekanan tinggi dalam lingkup pekerjaannya.
Dalam seleksi CASN, psikotes merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur aspek psikologis CASN, termasuk di dalamnya menilai kepribadian, kognisi, kemampuan, dan potensi. Tes ini memiliki peran penting dalam menilai kesesuaian CASN dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dikerjakannya di lingkup kerja pemerintahan yang beragam dan kompleks.
"Berdasarkan riset ilmiah, terbukti bahwa psikotes sangat berperan dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja. Jika hasil psikotes sesuai standar, orangnya akan lebih bagus dan efektif dalam bekerja," ujar Yodhia, dalam keterangan resminya, Kamis (11/1).
Tes kesehatan dalam seleksi CASN biasanya ditujukan untuk memastikan calon pegawai memiliki kondisi kesehatan yang baik dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jika calon pegawai memiliki penyakit tertentu, menurut Yodhia, bisa berbahaya untuk organisasi karena orang tersebut bisa tidak produktif dalam bekerja.
Sementara tes kejiwaan, kata dia, biasanya ditujukan untuk mengevaluasi aspek kematangan emosional, gejala kesehatan mental tertentu, dan kemampuan adaptasi serta mengelola stres. Tes ini menjadi alat evaluasi untuk memastikan bahwa calon ASN memiliki kesehatan jiwa yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Founder dan CEO PT Manajemen Kinerja Utama ini mengatakan, meski ketiga tes tersebut menjadi syarat mutlak, hasil tes sebaiknya tidak dibuka ke publik. Lembaga pemerintah hanya perlu mengumumkan apakah seseorang lulus tes tersebut atau tidak, namun tidak perlu mengungkapkan hasil tes. Sebab, hasil tes psikologi, tes kesehatan, dan tes kejiwaan seorang calon ASN merupakan dokumen rahasia.
"Yang jelas, baik tes psikologi, tes kesehatan, maupun tes kejiwaan saat ini merupakan hal yang sangat penting. Ketiga tes tersebut merupakan syarat mutlak untuk menentukan seorang calon ASN lulus atau tidak," tegasnya.
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengamini hal tersebut. Menurut dia di lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, tes psikologi, kesehatan, dan kejiwaan perlu menjadi syarat mutlak. Sebab, hal itu penting untuk mengukur sejauh mana kecocokan seorang calon ASN menjadi pejabat publik yang nilai pribadi tertingginya adalah pengabdian.
"Tes tersebut harus menjadi syarat mutlak agar diperoleh ASN yang konsisten dan disiplin serta tidak mudah dipengaruhi oleh suap. Penting untuk mendapatkan orang jujur dan berintegritas yang tidak bisa disuap karena ini soal penegakan hukum.”(M-3)
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved