Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) dianugerahi sebagai Kementerian terinformatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Prsiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi.
Kementan sebagai salah satu badan publik terinformatif dinilai oleh KIP secara proaktif telah menyediakan informasi publik secara akurat dan benar dan memiliki inovasi dalam penyediaan informasi public.
Baca juga: Mentan Amran Tekankan Pentingnya Hilirisasi Sawit di Indonesia
Pada kategori tersebut, Kementan sebelumnya secara berturut-turut pernah meraihnya, yaitu pada tahun, 2020, 2021, dan 2022.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama.
Pemerintah harus terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Terlebih, bangsa Indonesia sedang dalam masa pemilihan umum (pemilu).
“Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses Pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil,” tegasnya.
Baca juga: Wamentan Harap Pasuruan Tingkatkan Populasi Sapi Perah lewat KUD
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bukti komitmen kuat Kementan dalam menjalankan amanat UU KIP yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementan.yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerja yang kemudian menjadi tugas Kementan untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik.
“Seyogyanya, segenap entitas badan publik yang berhubungan bertanggungjawab terhadap pengelolalan informasi, harus memahami informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik seperti arahan Bapak Wakil Presiden,” ungkap Kuntoro.
Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro dalam laporannya menyebutkan bahwa jumlah Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berjumlah 139 atau 37,7% dari 369 naik secara signifikan dari tahun 2022 yaitu 122 badan publik dari 372.
Baca juga: Hari Anti-Korupsi Sedunia 2023, Mentan Amran Peringatkan Pegawainya Jauhi Korupsi
Namun, Donny melanjutkan masih ada 174 Badan Publik yang kami nilai belum mematuhi tata Kelola keterbukaan informasi sehingga kami beri predikat kurang dan tidak informatif.
“Keberadaan Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga negara pada dasarnya membantu Pemerintah dalam mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang terbuka”, ujarnya.
Sebagai informasi, Kementan bersama Kementerian PPPA dan Kementerian PANRB merupakan Kementerian yang terinformative dalam anugrah KIP 2023 dengan nilai masing-masing 96,11, kemudian 96,39 dan 96,72. (RO/S-4)
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Nilai sebuah perusahaan saat ini tidak lagi ditentukan terutama oleh aset fisik, melainkan oleh kekuatan aset tak berwujud, khususnya merek.
PHE ONWJ dianugerahi penghargaan dalam kategori Mengembangkan Keanekaragaman Hayati melalui program OTAK JAWARA.
Sebanyak 32 kategori penghargaan telah disiapkan untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada para nomine yang telah mewarnai dunia hiburan sepanjang tahun lalu.
Selain kapasitasnya sebagai pendakwah nasional, kreativitas Ustaz Abdul Somad dalam mengemas pesan agama menjadi poin utama penilaian.
Kabupaten Mimika meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 untuk kategori Madya.
Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,8 triliun, dari yang ditargetkan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebesar Rp2,2 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved