Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki meminta masyarakat teta menjaga silaturahmi selama tahun politik berlangsung. Ia tidak ingin ada perpecahan hanya karena perbedaan pilihan politik.
"Pemilu adalah kontestasi yang berulang, jangan sampai pemilu merusak silaturahmi. Jangan sampai pemilu membelah kita, merusak tatanan sosial kehidupan sesama," ujar Saiful melalui keterangan tertulis, Minggu (17/12).
"Jadikan pemilu sebagai ajang seleksi pemimpin kita mendatang, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa," sambung Saiful.
Baca juga: Bansos telah Ditunggangi Kepentingan Politik
Dia mengatakan para penyuluh agama dari lingkungan Kementerian Agama akan terus menggelorakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu, ucapnya, harus disikapi dengan sukacita, gembira, tidak menegangkan apalagi sampai perpecahan.
"Politik itu secukupnya, silaturahmi itu seterusnya. Jaga silaturahmi, jaga ukhuwah wathaniyah dan insaniah," tandasnya. (Z-11)
Baca juga: Di Pilpres 2024, Debat Bisa Beri Pengaruh Besar pada Elektabilitas Capres
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved