Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BANTUAN sosial (bansos) pemerintah di tengah pemilu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral. Ketum PAN Zulkifli Hasan, berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran agar bansos dan BLT berlanjut.
Peneliti senior BRIN Prof. Lili Romli menilai kampanye seperti itu tidak etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera sehingga tidak mengandalkan bansos, kampanye model ini justru ingin melestarikannya.
"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga akar tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," terangnya di Jakarta, Kamis (14/12).
Baca juga: Anies-Muhaimin belum Puas, Targetkan Salip Elektabilitas Prabowo-Gibran
Menurutnya, kampanye politik harusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat dengan seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan.
"Bukan terus menerus melestarikan bansos," lanjutnya.
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Menurutnya, kini, program bansos pun melenceng dari tujuan awal. "Sekarang bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik," sambungnya.
Bansos menjadi instrumen klintelisme untuk meraih suara, untuk pemenangan pemilu dan pilpres. Padahal pendanaan bansos bersumber dari uang rakyat.
"Anggaran negara, yang berasal dari pajak bahkan dapat dari utang luar negeri, disalahgunanakan, dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk pemenangan pemilu. Ini sangat disayangkan," tegasnya.
Lili menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat bansos secara jernih di tengah masa pemilu. Bahwa bansos bukan berasal sosok atau sosok, melainkan negara.
"Moga rakyat sadar dan mengetahui bahwa bansos bukan kemurah-hatian penguasa, karena yang digunakan bukan uang pribadi tapi uang negara, yang hakekatnya adalah uang rakyat," ujarnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bantuan sosial dipakai untuk meraih kepercayaan publik sejak lama. “Bansos tinggi untuk meraih kepercayaan publik,“ kata Trubus saat berbincang hari ini (14/12).
Lebih dari sekedar untuk melanggengkan kekuasaan, bansos harus memberi harapan kepada masyarakat miskin jika disalurkan dengan tepat.
“Bahwa bansos juga membawa harapan kepada masyarakat miskin untuk bertahan dalam mengarungi hidupnya,” imbuh Trubus.
Menurutnya, jika bansos ini digaungkan terus oleh salah satu pasangan calon (paslon), tidak bisa dipungkiri karena ada anak Presiden Joko Widodo di situ. Paslon itu terus mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kerja-kerja pemerintahan. Karena kelekatan antara Jokowi dan bansos sudah begitu mengakar.
“Jujur saja masyarakat bawah bingung kalau Pak Jokowi enggak presiden, bansos masih mengalir atau tidak,” ungkap Trubus.
Apalagi bagi mereka masyarakat tergolong kemiskinan ekstrim. “Saya harapannya, bagaimana orang miskin ekstrem mendapatkan dua kali lebih banyak,” tegasnya.
Kendati demikian, calon presiden dan calon wakil presiden yang berani menjanjikan bansos diminta untuk mencari dulu akar masalahnya sehingga bansos tidak menjadi ketergantungan.
“Persoalannya apakah lama? Kan tidak mendidik kalau terus menerus,” tandas Trubus. (RO/Z-7)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved