Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
BANTUAN sosial (bansos) pemerintah di tengah pemilu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral. Ketum PAN Zulkifli Hasan, berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran agar bansos dan BLT berlanjut.
Peneliti senior BRIN Prof. Lili Romli menilai kampanye seperti itu tidak etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera sehingga tidak mengandalkan bansos, kampanye model ini justru ingin melestarikannya.
"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga akar tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," terangnya di Jakarta, Kamis (14/12).
Baca juga: Anies-Muhaimin belum Puas, Targetkan Salip Elektabilitas Prabowo-Gibran
Menurutnya, kampanye politik harusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat dengan seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan.
"Bukan terus menerus melestarikan bansos," lanjutnya.
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Menurutnya, kini, program bansos pun melenceng dari tujuan awal. "Sekarang bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik," sambungnya.
Bansos menjadi instrumen klintelisme untuk meraih suara, untuk pemenangan pemilu dan pilpres. Padahal pendanaan bansos bersumber dari uang rakyat.
"Anggaran negara, yang berasal dari pajak bahkan dapat dari utang luar negeri, disalahgunanakan, dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk pemenangan pemilu. Ini sangat disayangkan," tegasnya.
Lili menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat bansos secara jernih di tengah masa pemilu. Bahwa bansos bukan berasal sosok atau sosok, melainkan negara.
"Moga rakyat sadar dan mengetahui bahwa bansos bukan kemurah-hatian penguasa, karena yang digunakan bukan uang pribadi tapi uang negara, yang hakekatnya adalah uang rakyat," ujarnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bantuan sosial dipakai untuk meraih kepercayaan publik sejak lama. “Bansos tinggi untuk meraih kepercayaan publik,“ kata Trubus saat berbincang hari ini (14/12).
Lebih dari sekedar untuk melanggengkan kekuasaan, bansos harus memberi harapan kepada masyarakat miskin jika disalurkan dengan tepat.
“Bahwa bansos juga membawa harapan kepada masyarakat miskin untuk bertahan dalam mengarungi hidupnya,” imbuh Trubus.
Menurutnya, jika bansos ini digaungkan terus oleh salah satu pasangan calon (paslon), tidak bisa dipungkiri karena ada anak Presiden Joko Widodo di situ. Paslon itu terus mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kerja-kerja pemerintahan. Karena kelekatan antara Jokowi dan bansos sudah begitu mengakar.
“Jujur saja masyarakat bawah bingung kalau Pak Jokowi enggak presiden, bansos masih mengalir atau tidak,” ungkap Trubus.
Apalagi bagi mereka masyarakat tergolong kemiskinan ekstrim. “Saya harapannya, bagaimana orang miskin ekstrem mendapatkan dua kali lebih banyak,” tegasnya.
Kendati demikian, calon presiden dan calon wakil presiden yang berani menjanjikan bansos diminta untuk mencari dulu akar masalahnya sehingga bansos tidak menjadi ketergantungan.
“Persoalannya apakah lama? Kan tidak mendidik kalau terus menerus,” tandas Trubus. (RO/Z-7)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved