Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menanggapi banyaknya kasus perundungan yang terjadi di satuan pendidikan. Menurut Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud-Ristek Lindung Saut Maruli Sirait, kasus perundungan di satuan sekolah sudah terjadi sejak dulu, namun baru terekspos dua tahun terakhir ini.
Dalam penanganan kasus perundungan di sekolah, Kemendikbud-Ristek pun melakukan penanganan bagi pelaku dan korban.
“Bagi korban dilakukan assement psikologi atas dampak yang diderita. Bila berdampak secara fisik, dikoordiasikan dengan pemda setempat untuk penanganannya,” kata Lindung saat dikonfirmasi, Minggu (10/12).
Baca juga: Pola Asuh Buruk Salah Satu Penyebab Terjadinya Perundungan
Di samping itu, pihaknya juga menjamin kelanjutan pendidikan dari korban dan jika korban masih dalam kategori anak, maka menyertakan pendamping dalam berkomunikasi.
Di sisi lain, dilakukan pula assesment psikologi terhadap pelaku serta mengomunikasikan permasalahan dengan orang tua atau wali.
Selain itu, pihaknya juga meminta sekolah memberikan sanksi yang proporsional dan edukatif. Bila kasusnya harus ditangani secara hukum, berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kemendikbud-Ristek juga melakukan pendampingan jika pelaku masih anak.
Baca juga: Anak Korban Kekerasan akan Lakukan Hal Serupa pada yang Lebih Lemah
Adapun, dalam menangani kasus perundungan di tingkat sekolah, Kemendikbud-Ristek menerbitkan dua Permendikbudristek yang terkait dengan kekerasan. Yakni Permendikbudristek no.30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seks di lingkungan Perguruan Tinggi dan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
Ia menjelaskan, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 dibuat untuk implementasi bentuk pengawasan. Beberapa hal yang diatur di dalamnya ialah mengatur mekanisme penanganan, menghilangkan area abu-abu dengan memberi definisi dari kekerasan fisik, psikis dan perundungan.
“Kementrian membentuk Satgas di Pusat dan mendorong Satuan Pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di masing masing sekolah. Dan melakukan sosialisasi secara continue ke seluruh satuan pendidikan yang berkoloborasi dengan Pemerintah Daerah khususnya Dusdik dan Dinas PPA,” beber dia.
“Untuk itu, seluruh Balai Peningkatan Mutu Pendidikan yang merupakan Satker Kementrian yg ada di seluruh Provinsi di instruksikan untuk selalu melakukan monitoring dan Penanganan awal bila terjadi peristiwa Kekerasan termasuk perundungan di wilayah masing masing bekerjasama dengan Pemda setempat dan melaporkannya ke Satgas Pusat,” pungkas Lindung. (Z-1)
Para pelaut menyampaikan sejumlah pernyataan sikap terkait peringatan hari pelaut sedunia, di antaranya tuntutan adanya peraturan setingkat UU yang melindungi profesi pelaut.
Pahami materi bullying: pengertian, jenis, penyebab, dan cara mengatasinya. Edukasi lengkap untuk cegah bullying di sekolah dan lingkungan.
SISWA Kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Maccini I/1 di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia diduga karena mengalami perundungan oleh teman sekolahnya.
Respons yang cepat dan deteksi dini dapat minimalisir dampak lebih buruk dari perilaku bullying, baik bagi korban, dan juga yang melakukan bullying.
Sidang menampilkan tiga terdakwa yaitu Taufik Eko Nugroho, Sri Maryani, dan Zara Yupita Azra
Kasus perundungan dan pemerasan PPDS Anestesi Undip Semarang tersebut masih dalam penanganan jaksa penuntut umum.
Unjaya menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi.
PENDIDIKAN dipercaya sebagai cara paling baik untuk memupuk dan mengembangkan pengetahuan demi kehidupan yang lebih baik.
PADA tahun ini, tercatat total 34 individu dan lembaga menerima penghargaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved