Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KERAJAAN Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan untuk Indonesia sebanyak 20 ribu. Hal itu diputuskan setelah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada Kamis lalu.
"Kurang dari 12 jam komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan paling tidak 20 ribu untuk tahun depan tambahannya diberikan kepada Indonesia," ujar Presiden dalam keterangannya yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 20 Oktober 2023.
Baca juga: Arab Saudi Ubah Aturan Haji 2024, Ini Respons Amphuri
Menurut Presiden, dalam pertemuan tersebut ia menjelaskan secara langsung kondisi antrean haji di Indonesia yang sudah sangat panjang. Bahkan, saat ini waktu tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia sudah mencapai 47 tahun.
"Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif," ungkap Presiden.
Baca juga: Keputusan Kuota Haji 2024 Indonesia Diperkirakan Terbit Pekan Depan
Presiden Jokowi bersyukur bahwa kegiatan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi membawa hasil kerja yang produktif. Beberapa kegiatan Presiden antara lain, pertemuan bilateral dengan PM Mohammed bin Salman Al-Saud hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-GCC (Gulf Cooperation Council).
"Alhamdulillah seluruh kegiatan sudah selesai," ucap Presiden.
(Z-9)
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Ustadz Khalid Basalamah kembali menjadi perhatian publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Juni 2025.
NOTA diplomatik dari pemerintah Arab Saudi yang berisi deretan permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025 Indonesia muncul ke publik. Ini jawaban Kemenag.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Pada Tahun 1446 H/2025 M ini, ada sebanyak 203.149 jemaah haji reguler asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi ke dalam 502 kelompok terbang (kloter).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved