Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SURAT edaran dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tentang rencana perubahan pola pelayanan haji musim 1445 H/2024 M menyatakan bahwa pelayanan haji akan terpusat pada syarikah yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi.
Dalam meresponsnya, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) bakal mencari syarikah yang dinilai bisa menjamin keselamatan dan memberikan pelayanan haji optimal pada jemaah Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Amphuri, Firman M Nur dalam beauty contest atau praktik pemilihan mitra penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).
Baca juga : Keputusan Kuota Haji 2024 Indonesia Diperkirakan Terbit Pekan Depan
Salah satu perubuahan yang mencolok antara lain percepatan proses pengeluaran visa haji yang harus selesai pada 20 Syawal atau 29 April 2023.
"Pengeluaran visa ini hampir lebih cepat sekitar 1 setengah bulan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian proses administrasi dari penyelesaian kontrak-kontrak harus jelas dan sudah selesai dari jauh dari tanggal penyelenggaraan," kata Firman.
Baca juga : Haji 2024, Istithaah dari Aspek Kesehatan Harus Jadi Perhatian Serius
Amphuri mengundang syarikah dari Arab Saudi yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi salah satunya yakni syarikah Mashariq (Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co) yang merupakan syarikah penyelenggara haji nomor 1 di Arab Saudi.
"Paparannya banyak dan bagus sekali, banyak informasi baru salah satunya pola pelayanan yang akan disentralisasikan kepada syarikah dan kami berharap siapapun syarikah yang akan bekerja sama dengan Amphuri termasuk Mashariq agar bisa membangun pelayanan agar lebih baik ke depan," ujar dia.
Syarikah Mashariq telah bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mengirim jemaahnya dan ini juga yang bekerja sama dengan Amphuri. Karena sudah bekerja sama cukup lama sehingga pelayanan diharapakan bisa lebih detil dan lebih baik lagi.
Selain itu ia meminta kepada penyelenggara ibadah haji agar memanfaatkan kuota petugas haji untuk memaksimalkan pelayanan haji agar lebih optimal.
"Pada haji 1445 H/2024 M mari kita maksimalkan kuota petugas dan pembimbing ibadah agar pelayanan ibadah lebih optimal. Tahun kemarin menjadi hampir 100 persen kuota bisa dimanfaatkan," jelasnya.
Di kesempatan yang sama CEO Mashariq, M Amin Inderagiri menjelaskan bahwa Mashariq merupakan muassasah atau yayasan yang dulu hanya dikhususkan jemaah haji ASEAN, kini semua negara bisa.
Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan regulasi baru bahwa satu syarikah hanya bisa melayani 100 ribu jemaah haji saja.
"Regulasi saat ini dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ditentukannya setiap satu syarikah melayani 100 ribu jemaah haji saja," ujar dia.
"Namun kami memiliki 3 anak perusahaan yang memiliki izin dari Pemerintah Arab Saudi untuk pelayanan haji 2024. Sehingga Mashariq bisa melayani 300 ribu jemaah haji. Ke depannya kami saling merangkul terkait masalah ini dengan ajaran kerja sama ini dapat atasi bersama," tandasnya. (Z-4)
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
Nikah massal digelar sebagai salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu dan upaya menekan jumlah nikah siri yang tergolong banyak di Kalsel.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Dalam masa transisi tersebut BPH RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang juga mencakup tentang fasilitas dan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved