Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DEPUTI Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan saat ini posisi pemerintah masih menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Menurut Ratna, sejauh ini pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM). Pemerintah, kata Ratna, di bawah koordinasi Koalisi Sipil Pengesahan RUU PPRT hanya tinggal menunggu bola yang ada di DPR.
“Kami posisinya memang menunggu. Bolanya kan ada di DPR sekarang. Mau kapan pun dibahas, pemerintah sudah siap. Artinya dengan mengirim surat resmi dari Presiden, menyertakan DIM, itu kan artinya kesiapan pemerintah tidak diragukan lagi,” kata Ratna kepada Media Indonesia di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (18/7).
Baca juga: Pimpinan DPR Dianggap tidak Prioritaskan RUU PPRT
Ratna menerangkan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan apa pun selain menunggu Ketua DPR Puan Maharani mengambil tindakan untuk memulai pembahasan.
“Kami ini tinggal menunggu undangan dari DPR saja. Karena kami (pemerintah) bukan sebagai pihak inisiator. Kalau inisiator, kita yang memulai. Karena ini dewan yang memulai, dewan mengirim kepada kita, tugas kita menyelesaikan DIM selesai, kita hanya bisa menunggu," kata dia.
Baca juga: RUU PPRT, Pimpinan DPR Harus Segera Respons Tudingan Publik
"DIM itu akumulasi dari panitia antar kementerian. Tugasnya ada lima itu, leading sektornya ada di Kemenaker. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ada kabar baik,” sambung Ratna. (Z-6)
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved