Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEPUTI Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan saat ini posisi pemerintah masih menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Menurut Ratna, sejauh ini pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM). Pemerintah, kata Ratna, di bawah koordinasi Koalisi Sipil Pengesahan RUU PPRT hanya tinggal menunggu bola yang ada di DPR.
“Kami posisinya memang menunggu. Bolanya kan ada di DPR sekarang. Mau kapan pun dibahas, pemerintah sudah siap. Artinya dengan mengirim surat resmi dari Presiden, menyertakan DIM, itu kan artinya kesiapan pemerintah tidak diragukan lagi,” kata Ratna kepada Media Indonesia di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (18/7).
Baca juga: Pimpinan DPR Dianggap tidak Prioritaskan RUU PPRT
Ratna menerangkan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan apa pun selain menunggu Ketua DPR Puan Maharani mengambil tindakan untuk memulai pembahasan.
“Kami ini tinggal menunggu undangan dari DPR saja. Karena kami (pemerintah) bukan sebagai pihak inisiator. Kalau inisiator, kita yang memulai. Karena ini dewan yang memulai, dewan mengirim kepada kita, tugas kita menyelesaikan DIM selesai, kita hanya bisa menunggu," kata dia.
Baca juga: RUU PPRT, Pimpinan DPR Harus Segera Respons Tudingan Publik
"DIM itu akumulasi dari panitia antar kementerian. Tugasnya ada lima itu, leading sektornya ada di Kemenaker. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ada kabar baik,” sambung Ratna. (Z-6)
Para pemenang akan mewakili Indonesia dalam turnamen internasional, Dreams Come True tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Jakarta.
Puan menyampaikan rasa bangganya kepada Tim Nasional yang telah bermain dengan semangat dan kerja keras untuk merebut Piala AFF.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemberian kewarganegaaan Indonesia kepada Jordi Amat Maas dan Sandy Henny Walsh akan meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini mengatakan, pertandingan sepakbola di stadion seharusnya menjadi tempat hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat umum.
Puan mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik (parpol) terkait Pilgub Jakarta 2024, tak terkecuali PKS.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa PDIP ikut mempertimbangkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved