Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
UNIVERSITAS Mitra Karya (Umika) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Tribuana meminta bukti dan data terkait tuduhan jual beli ijazah dan penyelewengan beasiswa Kartu Indonesia Pintar kepada Direktorat Kelembagaan Dirjen Dikti Ristek. Kedua kampus tersebut tidak terima atas tuduhan yang dianggap tak berdasar itu.
Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dikti-Ristek) Lukman menyampaikan kampus yang ingin protes dapat menyampaikan langsung ke pihak Inspektorat Jenderal Kemendikbud-Ristek. Sebab temuan-temuan tersebut didapat dari Irjen Kemendikbud-Ristek.
Lukman juga mengatakan bagi kampus yang ingin protes dan tidak terima atas tindakan pencabutan izin kampus, dapat menyampaikan gugatan Pengadilan Tinggi Negeri Usaha (PTUN).
Baca juga: PTS Bodong Sudah Lama Ada, Perlu Revolusi Mental untuk Memberantasnya
“Terkait penyimpangan KIP itu ada di Irjen ya. Kalau di kami penyimpangan akademik. Kami sudah serahkan di surat berita acara yang kami serahkan saat monitoring. Jadi itu yang harus dipedomani,” kata Lukman saat dihubungi, Senin (12/6).
“Kami tidak pernah menyebut nama dan kesalahan setiap perguruan tinggi. Sekarang dikembalikan saja ke perguruan tinggi masing-masing. Kalau mau menggugat juga silakan ke PTUN, kami tidak membuka ke publik,” tambahnya.
Selama periode 2022-2023 terdapat 52 laporan perguruan tinggi (PT) bermasalah yang masuk dalam data Kemendikbud-Ristek. Daerah yang terdapat PT bermasalah yakni Bali (2), Banten (4), Jakarta (7), Jawa Barat (13), Jawa Timur (6), Kalimantan barat (2), Kepulauan Riau (1), Sulawesi Selatan (5), Sulawesi Utara (3), Sumatera Barat (2), Sumatera Selatan (1), Sumatera Utara (5), dan Yogyakarta (1). (Dis/Z-7)
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti.
Proses hukum juga menjadi cerminan bagaimana setiap pihak menyampaikan keyakinannya kepada publik, bukan hanya soal materi perkara semata.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Andi Sandi menegaskan UGM tidak melakukan koordinasi langsung dengan Joko Widodo maupun timnya selama proses hukum berlangsung.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved