Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WAKIL Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan dana desa dialokasikan untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
“Penggunaan dana desa telah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dan telah menjadi suatu capaian yang membanggakan,” katanya dalam keterangannya.
Cak Imin menjelaskan sejak pertama kali diluncurkan program itu telah menjadi salah satu tonggak kemandirian, dari pembangunan masyarakat.
Baca juga: Desa Kian Dinamis, Gus Muhaimin Usulkan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar
“Tidak lagi menganggap desa sebagai daerah pinggiran, tetapi menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan,” katanya.
Dia mengatakan desa terbukti telah mampu mengelola dana desa dengan baik untuk pembangunan desa, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Baca juga: Pengelolaan Dana yang Baik Dinilai KPK Bisa Memajukan Desa
“Semuanya percaya bahwa desa mampu mengelola anggaran desa baik,” ujarnya.
Dia mencontohkan saat pandemi COVID-19, bantuan sosial turun dengan cepat dan tepat sasaran melalui dana desa. Itu membuktikan, dana desa menjadi bantalan ekonomi yang kuat di tengah krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
“Ini tidak lepas dari pengelolaan dan penyaluran yang baik dari seluruh kepala desa se-Indonesia,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin saat menjadi keynote speech seminar bertajuk Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam Kerangka Undang-Undang Desa, di Ujung Semi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis.
Cak Imin meyakini pembangunan akan sukses, jika dana desa dapat tersalurkan pada tingkat yang paling ujung dari pembangunan yaitu di desa.
“Semakin banyak dana desa yang dikucurkan, maka saya yakin kemakmuran akan semakin terwujud,” katanya.
Dalam seminar itu, Muhaimin sempat bertanya kesanggupan kepala desa jika mengelola dana desa hingga Rp5 miliar.
“Jika nanti dana desa menjadi Rp5 miliar itu masih enteng, tetapi jika Rp10 miliar. Tentu hal ini membutuhkan kecerdasan dari pada kepala desa untuk mengelolanya,” ungkapnya.
Dia berharap kepala desa seluruh Indonesia harus lebih canggih dalam melaksanakan anggaran, karena para kepala desa yang akan menentukan, sukses atau tidaknya pembangunan. (Ant/Z-7)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Terkait pegurangan Danais, Sultan menghormati keputusan pemerintah pusat, termasuk jika Danais 2026 kembali dipangkas.
Jika anggaran pendidikan dipangkas dikhawatirkan akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar maupun pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved