Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan dana desa dialokasikan untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
“Penggunaan dana desa telah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dan telah menjadi suatu capaian yang membanggakan,” katanya dalam keterangannya.
Cak Imin menjelaskan sejak pertama kali diluncurkan program itu telah menjadi salah satu tonggak kemandirian, dari pembangunan masyarakat.
Baca juga: Desa Kian Dinamis, Gus Muhaimin Usulkan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar
“Tidak lagi menganggap desa sebagai daerah pinggiran, tetapi menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan,” katanya.
Dia mengatakan desa terbukti telah mampu mengelola dana desa dengan baik untuk pembangunan desa, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Baca juga: Pengelolaan Dana yang Baik Dinilai KPK Bisa Memajukan Desa
“Semuanya percaya bahwa desa mampu mengelola anggaran desa baik,” ujarnya.
Dia mencontohkan saat pandemi COVID-19, bantuan sosial turun dengan cepat dan tepat sasaran melalui dana desa. Itu membuktikan, dana desa menjadi bantalan ekonomi yang kuat di tengah krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
“Ini tidak lepas dari pengelolaan dan penyaluran yang baik dari seluruh kepala desa se-Indonesia,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin saat menjadi keynote speech seminar bertajuk Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam Kerangka Undang-Undang Desa, di Ujung Semi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis.
Cak Imin meyakini pembangunan akan sukses, jika dana desa dapat tersalurkan pada tingkat yang paling ujung dari pembangunan yaitu di desa.
“Semakin banyak dana desa yang dikucurkan, maka saya yakin kemakmuran akan semakin terwujud,” katanya.
Dalam seminar itu, Muhaimin sempat bertanya kesanggupan kepala desa jika mengelola dana desa hingga Rp5 miliar.
“Jika nanti dana desa menjadi Rp5 miliar itu masih enteng, tetapi jika Rp10 miliar. Tentu hal ini membutuhkan kecerdasan dari pada kepala desa untuk mengelolanya,” ungkapnya.
Dia berharap kepala desa seluruh Indonesia harus lebih canggih dalam melaksanakan anggaran, karena para kepala desa yang akan menentukan, sukses atau tidaknya pembangunan. (Ant/Z-7)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved