Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan dana desa dialokasikan untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
“Penggunaan dana desa telah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dan telah menjadi suatu capaian yang membanggakan,” katanya dalam keterangannya.
Cak Imin menjelaskan sejak pertama kali diluncurkan program itu telah menjadi salah satu tonggak kemandirian, dari pembangunan masyarakat.
Baca juga: Desa Kian Dinamis, Gus Muhaimin Usulkan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar
“Tidak lagi menganggap desa sebagai daerah pinggiran, tetapi menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan,” katanya.
Dia mengatakan desa terbukti telah mampu mengelola dana desa dengan baik untuk pembangunan desa, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Baca juga: Pengelolaan Dana yang Baik Dinilai KPK Bisa Memajukan Desa
“Semuanya percaya bahwa desa mampu mengelola anggaran desa baik,” ujarnya.
Dia mencontohkan saat pandemi COVID-19, bantuan sosial turun dengan cepat dan tepat sasaran melalui dana desa. Itu membuktikan, dana desa menjadi bantalan ekonomi yang kuat di tengah krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
“Ini tidak lepas dari pengelolaan dan penyaluran yang baik dari seluruh kepala desa se-Indonesia,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin saat menjadi keynote speech seminar bertajuk Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam Kerangka Undang-Undang Desa, di Ujung Semi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis.
Cak Imin meyakini pembangunan akan sukses, jika dana desa dapat tersalurkan pada tingkat yang paling ujung dari pembangunan yaitu di desa.
“Semakin banyak dana desa yang dikucurkan, maka saya yakin kemakmuran akan semakin terwujud,” katanya.
Dalam seminar itu, Muhaimin sempat bertanya kesanggupan kepala desa jika mengelola dana desa hingga Rp5 miliar.
“Jika nanti dana desa menjadi Rp5 miliar itu masih enteng, tetapi jika Rp10 miliar. Tentu hal ini membutuhkan kecerdasan dari pada kepala desa untuk mengelolanya,” ungkapnya.
Dia berharap kepala desa seluruh Indonesia harus lebih canggih dalam melaksanakan anggaran, karena para kepala desa yang akan menentukan, sukses atau tidaknya pembangunan. (Ant/Z-7)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved