Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar usulkan dana desa yang lebih besar serta pemberian kewenangan yang lebih luas. Sebab, desa akan terus menjadi tulang punggung kemajuan dan daya tahan negara.
“Banyak efektivitas penggunaan APBN melalui Dana Desa ini luar biasa. Momentum ini kita jaga bersama, kepala desa agar jangan sampai kesempatan emas penggunaan dana desa ini Terlewatkan di masa yang akan datang. Sehingga target kita 2024 dan ke depan minimal setiap desa bukan saja satu miliar, tapi bisa sampai Rp5 miliar,” tegas Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (18/5).
Ia menjelaskan, pemberdayaan masyarakat desa melalui penggunaan dana telah membawa dampak positif bagi masyarakat di Indonesia. Bahkan, telah menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.
Baca juga:Terbukti Tilap Dana Desa, Kades Tanjung Ali Divonis 20 Bulan
Gus Muhaimin bercerita bahwa sejak dicetuskannya Undang-undang Desa serta alokasi dana desa, terjadi berbagai perdebatan. Bukan hanya substansi namun juga implementasinya. Ia menyebut beberapa ahli anggaran termasuk ekonom sempat meragukan kepala desa jadi subyek utama pembangunan yang mengendalikan dan memiliki kewenangan anggaran.
“Beberapa pihak mengkhawatirkan akan terjadi penyelewengan dan sebagainya, namun ternyata hanya terjadi beberapa kasus penyalahgunaan namun kasuistil,” tambahnya.
Baca juga:Lagi, Kades Di Sumsel Jadi Tersangka Penyelewengan Dana Desa
Namun, Gus Muhaimin menegaskan kepala desa dan BUM Desa terbukti mampu mengelola dana desa secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mereka juga mampu menjalankan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa.
“ini komitmen kesungguhan kepala desa dan BUM Desa ,untuk terus menggerakkan potensi yang dimiliki untuk menjadi penopang ekonomi regional maupun nasional . Yang pertama kita telah membuat sejarah yaitu Dana Desa telah merubah wajah kepemimpinan desa dan partisipasi pembangunan betul-betul Dahsyat, lompatannya luar biasa,”imbuhnya.
Melihat besarnya potensi desa, Gus Muhaimin memastikan, usulan kenaikan alokasi dana desa menjadi lima milyar per desa sudah melalui kalkulasi dan perencanaan yang matang.
“Kita (telah) hitung semua. Separuh dari Dana Desa bisa digunakan ekonomi produktif ,baik di wisata desa kebutuhan konsumsi produktivitas pangan dan seterusnya. BUM Desa nanti bisa jadi holding nasional yang besar sekali, yang bisa menopang ekonomi nasional kita,” lanjut dia.
Sebagai informasi, hingga 1 Februari 2023 telah tercatat perkembangan BUM Desa yang signifikan. Jumlah desa yang memiliki BUM Desa meningkat hingga 32,29% dari 4 tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 43.339 BUM Desa menjadi 57.288 BUM Desa.
Ada sekitar 12.296 BUM Desa berbadan hukum, dengan modal awal Rp1,76 triliun, asset kini Rp178,57 miliar, dan omzet setahun lalu Rp90,26 miliar.
Tercatat 173 BUM Desa Bersama berbadan hukum, dengan modal awal Rp343,75 miliar, asset kini Rp8,54 miliar, dan omzet setahun lalu Rp12,67 miliar Terdapat 763 BUM Desa Bersama lkd berbadan hukum, dengan modal awal Rp3,33 triliun, asset kini Rp125,56 miliar, serta omzet setahun lalu Rp46,6 miliar. (RO/Z-10)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved