Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Dimyati Natakusumah, mengatakan, gagasan Polri untuk pembentukan Rumah Kebangsaan di daerah akan stategis dalam membangun kebersamaan dengan masyarakat dalam menjaga kondisi yang aman, tertib dan nyaman, dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Gagasan itu (pembentukan Rumah Kebangsaan) bagus. Nanti diisi dengan Babinsa, Kamtibmas, dan juga toga (tokoh agama), tomas (tokoh masyarakat),” kata Dimyati, pada Selasa (19/4).
Persoalan Kamtimbmas, menurut Dimyati, menjadi tanggung jawab kepolisian, tokoh agama maupun masyarakat. Dia mencontohkan, di Bali kepolisian dibantu pecalang dan tokoh adat dalam menjaga kondusifitas wilayah.
Baca juga: DPR: Rumah Kebangsaan Polri Harus Ciptakan Kedamaian Pemilu 2024
“Jadi ada kebersamaan, Tidak ada jarak antara kepolisian dengan masyarakat,” kata Dimyati.
Masyarakat diminta tidak apriori dengan pembentukan Rumah Kebangsaan ini. Menurut Dimyati, Kepolisian di bawah kepempimpinan Sigit Listyo, akan bisa bersikap independen dalam menghadapi pemilu.
“Saya percaya Pak Sigit akan bersikap independen. Saya termasuk yang ikut support Pak Sigit jadi Kapolri,” kata Dimyati.
Baca juga: DPR: Rumah Kebangsaan Polri Harus Ciptakan Kedamaian Pemilu 2024
Pada masa sekarang, lanjut Dimyati, masyarakat juga tidak bisa diatur-atur dengan pilihannya. “Saya yakin rakyat sudah cerdas,” ungkapnya. (RO/S-4)
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan kekuatan Indonesia bertumpu pada kerukunan yang terus dipelihara di tengah masyarakat.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama merupakan langkah strategis dan visioner dalam arsitektur kebijakan pendidikan nasional.
Pemutaran film Believe yang mengangkat kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebangsaan dan nasionalisme.
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
ICJR menilai dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai bukti gagalnya kebijakan narkotika represif dan mendesak dekriminalisasi pengguna.
Para peserta merupakan gabungan anggota Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, Satpol PP, hingga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes.
Dalam banyak kasus serupa, perempuan atau istri sering kali berada pada posisi yang sulit untuk menolak pengaruh pasangan.
POLRI akan menggelar tes urine secara serentak terhadap seluruh jajaran anggota menyusul kasus narkoba yang menjerat Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved