Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Dimyati Natakusumah, mengatakan, gagasan Polri untuk pembentukan Rumah Kebangsaan di daerah akan stategis dalam membangun kebersamaan dengan masyarakat dalam menjaga kondisi yang aman, tertib dan nyaman, dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Gagasan itu (pembentukan Rumah Kebangsaan) bagus. Nanti diisi dengan Babinsa, Kamtibmas, dan juga toga (tokoh agama), tomas (tokoh masyarakat),” kata Dimyati, pada Selasa (19/4).
Persoalan Kamtimbmas, menurut Dimyati, menjadi tanggung jawab kepolisian, tokoh agama maupun masyarakat. Dia mencontohkan, di Bali kepolisian dibantu pecalang dan tokoh adat dalam menjaga kondusifitas wilayah.
Baca juga: DPR: Rumah Kebangsaan Polri Harus Ciptakan Kedamaian Pemilu 2024
“Jadi ada kebersamaan, Tidak ada jarak antara kepolisian dengan masyarakat,” kata Dimyati.
Masyarakat diminta tidak apriori dengan pembentukan Rumah Kebangsaan ini. Menurut Dimyati, Kepolisian di bawah kepempimpinan Sigit Listyo, akan bisa bersikap independen dalam menghadapi pemilu.
“Saya percaya Pak Sigit akan bersikap independen. Saya termasuk yang ikut support Pak Sigit jadi Kapolri,” kata Dimyati.
Baca juga: DPR: Rumah Kebangsaan Polri Harus Ciptakan Kedamaian Pemilu 2024
Pada masa sekarang, lanjut Dimyati, masyarakat juga tidak bisa diatur-atur dengan pilihannya. “Saya yakin rakyat sudah cerdas,” ungkapnya. (RO/S-4)
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan kekuatan Indonesia bertumpu pada kerukunan yang terus dipelihara di tengah masyarakat.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama merupakan langkah strategis dan visioner dalam arsitektur kebijakan pendidikan nasional.
Pemutaran film Believe yang mengangkat kisah hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebangsaan dan nasionalisme.
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
Secara konstitusional, Polri berada di bawah Presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif.
KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong Polri untuk tidak berhenti pada penghukuman terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif atas dugaan kepemilikan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved