Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA mendorong nilai-nilai kesetaraan gender yang mampu menciptakan masa depan perempuan di dunia menjadi lebih baik harus terus dilanjutkan. Ini sebagai bagian strategi pemberdayaan perempuan dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan.
"Perempuan merupakan bagian dari populasi global yang penting, karena memiliki potensi kontribusi yang nyata dalam proses pembangunan ekonomi di setiap negara," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4). Pernyataan Lestari itu disampaikan saat menjadi pembicara secara daring dalam diskusi bertema National Strategies For Women: Investing in Economic Empowerment, yang diselenggarakan National Research University Higher School of Economics (HSE University), di Moskow, Rusia, Rabu (5/4), yang dihadiri para pakar dari sejumlah negara secara daring dan luring.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, terlepas dari potensi tersebut, perempuan masih menghadapi sejumlah hambatan terkait kesetaraan, termasuk di sektor ekonomi. Padahal, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, kesetaraan gender secara jelas sudah ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs No. 5) yang merupakan prasyarat untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran seluruh umat manusia. Dengan demikian, tegas Rerie, hambatan pemberdayaan ekonomi perempuan harus didekati dengan kebijakan yang mampu membangun semangat kewirausahaan yang inklusif gender.
Baca juga: Tegakkan Aturan Pariwisata di Bali secara Konsisten dan Ramah
Pada forum tersebut, Wakil Ketua MPR koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu mengungkapkan, selama satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan upaya signifikan untuk berinvestasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut Rerie, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetapi juga berkontribusi pada tujuan SDGs lain, seperti SDGs No. 8 tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
Meski begitu, diakui Rerie, Indonesia masih memiliki sejumlah 'pekerjaan rumah' dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain dalam bentuk peningkatkan pemerataan partisipasi tenaga kerja melalui kebijakan dan pengembangan keterampilan, peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tercermin dalam berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. (Z-2)
Keistimewaan yang didapat oleh anak sulung perempuan sering kali muncul dalam bentuk pemberian otonomi yang lebih besar.
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
Koleksi ini menampilkan deretan drama Korea populer yang menempatkan perempuan sebagai pusat narasi, mulai dari perjuangan karier, penyembuhan luka batin, hingga dinamika romansa.
Berdasarkan laporan Global Gender Gap 2025, posisi Indonesia naik tiga peringkat ke urutan 97 dunia dengan skor kesetaraan yang meningkat menjadi 69,2%.
Berdasarkan laporan Strava Year in Sport Trend Report 2025, keterlibatan perempuan dalam olahraga angkat beban tercatat 21% lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan di bidang STEM sebagai strategi meningkatkan inovasi, daya saing, dan pembangunan SDM Indonesia.
POSKO Mudik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah (Jateng) layani pemudik tetap bugar menuju kampung halaman di momen libur Lebaran 2026.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved