Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PANITIA Kerja (Panja) Haji tahun 2023 telah menyetujui besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibebankan kepada setiap jemaah sebesar Rp49,8 juta. Skema biaya haji yang semula diusulkan Kementerian Agama 70:30, berdasarkan hasil keputusan dalam rapat panja menjadi 55,3 : 44,7.
“Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp49.8 juta atau sebesar 55,3 persen, meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (living cost) dan sebagian biaya paket layanan masyair. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp40.2 juta atau 44.7 persen, meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.09 triliun,” tutur Pimpinan Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2023, Rabu (15/2).
Baca juga: Biaya Haji 2023 Rp49.8 Juta, Jemaah Haji Lunas Tunda 2020 Tidak Dibebankan Biaya Tambahan
Selain itu panja Komisi VIII DPR dan pemerintah telah menyepakati jemaah lunas tunda tahun 2020 sebanyak 84.906 orang yang akan berangkat tahun 2023 tidak dibebankan biaya tambahan biaya pelunasan. Biaya tambahan khusus jemaah lunas tunda 2020 menggunakan saldo yang ada dalam virtual account.
“Tahun 2020 itu ada klausul yang pada saat itu kita ketok di sini. Bahwa jemaah haji yang sudah mendaftar lunas, tidak mencabut pelunasannya, dia tidak akan menambahkan pelunasan di tahun berikutnya. Itu ada pasalnya. Jadi bukan hanya aspek keadilan. Ada aspek hukum juga. Kita harus taat pada hukum itu,” kata Marwan.
“Untuk jemaah haji lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 orang dibebankan biaya tambahan sebesar Rp9.4 juta. Dan untuk jemaah haji tahun 2023 sebanyak 106.590 orang dibebankan biaya tambahan sebesar Rp23,5 juta,” imbuh Marwan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya telah menyetujui skema pembayaran berdasarkan kategori jemaah tersebut. Namun dia meminta, di tahun berikutnya, setoran awal haji harus ada penaikan.
“Kalau boleh kami menyampaikan. Seperti yang sudah kami bicarakan. Ada tiga hal atas pengambilan nilai manfaat yang ada. Pertama, kalau boleh nanti di kesimpulan ada peningkatan di setoran awal. Kedua, ada skema cicilan pelunasan untuk tahun berikutnya. Dan ketiga ada kenaikan presentasi Bipih setiap tahunnya,” ucap Fadlul. (OL-17)
AMPHURI menyampaikan keprihatinan kepada calon jemaah haji furoda yang tak kunjung mendapatkan visa. PIHK berpotensi menghadapi kerugian yang cukup besar akibat tidak keluarnya visa furoda.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta biaya haji Indonesia bisa lebih murah ketimbang jemaah asal Malaysia.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa persiapan pelaksanaan ibadah haji 2025 telah mencapai 90% dan kloter pertama dijadwalkan berangkat awal Mei 2025.
Kemenag mulai mempersiapkan dokumen-dokumen jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini, yang beriringan dengan masa pelunasan biaya haji 1446 H/2025M
JEMAAH haji reguler secara bertahap telah melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H/2025 M. Hingga jeda libur Hari Raya Idulfitri, sebanyak 95%
Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota haji, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan penting dalam penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sosok yang diduga menjadi otak di balik kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji di Kementerian Agama.
KPK membidik pemberi perintah dan aliran dana dalam kasus kuota haji 2024
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menggencarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa-siswi sekolah keagamaan. Sekolah Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha Karuna
Yaqut beriktikad baik memenuhi panggilan KPK untuk membantu menyelesaikan penyelidikan dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved