Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA Kerja (Panja) Haji tahun 2023 telah menyetujui besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibebankan kepada setiap jemaah sebesar Rp49,8 juta. Skema biaya haji yang semula diusulkan Kementerian Agama 70:30, berdasarkan hasil keputusan dalam rapat panja menjadi 55,3 : 44,7.
“Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp49.8 juta atau sebesar 55,3 persen, meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (living cost) dan sebagian biaya paket layanan masyair. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp40.2 juta atau 44.7 persen, meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.09 triliun,” tutur Pimpinan Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2023, Rabu (15/2).
Baca juga: Biaya Haji 2023 Rp49.8 Juta, Jemaah Haji Lunas Tunda 2020 Tidak Dibebankan Biaya Tambahan
Selain itu panja Komisi VIII DPR dan pemerintah telah menyepakati jemaah lunas tunda tahun 2020 sebanyak 84.906 orang yang akan berangkat tahun 2023 tidak dibebankan biaya tambahan biaya pelunasan. Biaya tambahan khusus jemaah lunas tunda 2020 menggunakan saldo yang ada dalam virtual account.
“Tahun 2020 itu ada klausul yang pada saat itu kita ketok di sini. Bahwa jemaah haji yang sudah mendaftar lunas, tidak mencabut pelunasannya, dia tidak akan menambahkan pelunasan di tahun berikutnya. Itu ada pasalnya. Jadi bukan hanya aspek keadilan. Ada aspek hukum juga. Kita harus taat pada hukum itu,” kata Marwan.
“Untuk jemaah haji lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 orang dibebankan biaya tambahan sebesar Rp9.4 juta. Dan untuk jemaah haji tahun 2023 sebanyak 106.590 orang dibebankan biaya tambahan sebesar Rp23,5 juta,” imbuh Marwan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya telah menyetujui skema pembayaran berdasarkan kategori jemaah tersebut. Namun dia meminta, di tahun berikutnya, setoran awal haji harus ada penaikan.
“Kalau boleh kami menyampaikan. Seperti yang sudah kami bicarakan. Ada tiga hal atas pengambilan nilai manfaat yang ada. Pertama, kalau boleh nanti di kesimpulan ada peningkatan di setoran awal. Kedua, ada skema cicilan pelunasan untuk tahun berikutnya. Dan ketiga ada kenaikan presentasi Bipih setiap tahunnya,” ucap Fadlul. (OL-17)
Menjelang eberangkatan ibadah haji yang dijadwalkan pada April mendatang, para jemaah yang telah melunasi biaya haji dan dinyatakan sehat diimbau untuk mulai menerapkan pola hidup sehat
Kementerian Haji dan Umrah mencatat 82,53% jemaah telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026. Syarat istitha'ah kesehatan diperketat dengan sistem lapis tiga.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap pertama bagi jemaah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panja Haji DPR telah mengumumkan biaya haji rata-rata sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Jumlah tersebut dikatakan sudah moderat.
Dahnil menjelaskan, secara ekonomi, biaya haji 2026 seharusnya naik sekitar Rp2,7 juta karena adanya faktor inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah.
Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk haji tahun depan disepakati mencapai Rp54,1 juta.
Seluruh aktivitas dakwah Ramadan berada dalam koridor pembinaan dan pemantauan agar sejalan dengan nilai keislaman yang damai dan inklusif.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved