Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Dengar Pendapat finalisasi komponen biaya-biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah hari ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Kali ini, DPR menghadirkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Dirut PT Saudia Airlines.
Dalam rapat yang juga disiarkan secara daring lewat kanal Youtube Komisi VIII DPR RI Channel itu, para legislator memelototi biaya-biaya yang diusulkan pemerintah dan mengonfirmasi untuk memastikan apakah hal itu penting atau tidak. Penyisiran biaya juga dilakukan terhadap anggaran yang berpotensi tumpang tindih.
Pantauan Media Indonesia, selama rapat berlangsung, masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasinya dalam kolom komentar. Masyarakat menaruh harapan besar kepada DPR agar kenaikan ongkos haji bisa turun dari Rp69 juta yang diusulkan pemerintah. Kebanyakan dari mereka berharap ongkos haji tidak lebih dari Rp40 juta.
"Semangat bapak ibu wakil rakyat, semoga putus di 40 jt," cuit akun Imam Mustofa.
Akun Muhammad Faidi juga berharap yang sama. "Mudah-mudahan jadi 40 juta amin," cuitnya.
"Smg 40 juta sj. Kasian klo trlalu mahal krna ini utk ibadah," ujar akun Abdul Rosyik.
Masyarakat juga mendoakan para anggota dewan karena menjadi penyambung lidah para jemaah haji. "Mudah-mudahan kalian yg memudahan kami untuk berangkat hj menjadi tamu allah. Dibls Allah sebaik baik balasan," kata akun Darma Wati.
"Mudah-mudahan bapak DPR sehat selalu mati Matian membantu jamaah haji semoga di kelak nanti bapak DPR calon ahli surga aamiin," ucap akun Herman Salsa.
Seperti diketahui, Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60 atau Rp69,2 juta. Jumlah itu mencapai 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11 atau Rp98,8 juta.
Sementara, biaya haji yang dibayarkan jemaah dalam enam tahun terakhir ialah Rp37,49 juta (2015), Rp34,56 juta (2016), Rp34,89 juta (2017), Rp34,77 juta (2018), Rp35,24 juta (2019), dan Rp39,89 juta (2022).
Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).
Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00; akomodasi Makkah Rp18.768.000,00; akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; living cost Rp4.080.000,00; visa Rp1.224.000,00; dan paket layanan masyair Rp5.540.109,60. Dari usulan ini, biaya terbesar bertumpu pada biaya transportasi jemaah. (Ata/H-2)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
Sebanyak sembilan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kabupaten Sidoarjo terancam gagal berangkat ibadah haji 2026.
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima komentar negatif terkait kebijakan istitha’ah kesehatan jemaah haji.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved