Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
RAPAT Dengar Pendapat finalisasi komponen biaya-biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah hari ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Kali ini, DPR menghadirkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Dirut PT Saudia Airlines.
Dalam rapat yang juga disiarkan secara daring lewat kanal Youtube Komisi VIII DPR RI Channel itu, para legislator memelototi biaya-biaya yang diusulkan pemerintah dan mengonfirmasi untuk memastikan apakah hal itu penting atau tidak. Penyisiran biaya juga dilakukan terhadap anggaran yang berpotensi tumpang tindih.
Pantauan Media Indonesia, selama rapat berlangsung, masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasinya dalam kolom komentar. Masyarakat menaruh harapan besar kepada DPR agar kenaikan ongkos haji bisa turun dari Rp69 juta yang diusulkan pemerintah. Kebanyakan dari mereka berharap ongkos haji tidak lebih dari Rp40 juta.
"Semangat bapak ibu wakil rakyat, semoga putus di 40 jt," cuit akun Imam Mustofa.
Akun Muhammad Faidi juga berharap yang sama. "Mudah-mudahan jadi 40 juta amin," cuitnya.
"Smg 40 juta sj. Kasian klo trlalu mahal krna ini utk ibadah," ujar akun Abdul Rosyik.
Masyarakat juga mendoakan para anggota dewan karena menjadi penyambung lidah para jemaah haji. "Mudah-mudahan kalian yg memudahan kami untuk berangkat hj menjadi tamu allah. Dibls Allah sebaik baik balasan," kata akun Darma Wati.
"Mudah-mudahan bapak DPR sehat selalu mati Matian membantu jamaah haji semoga di kelak nanti bapak DPR calon ahli surga aamiin," ucap akun Herman Salsa.
Seperti diketahui, Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60 atau Rp69,2 juta. Jumlah itu mencapai 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11 atau Rp98,8 juta.
Sementara, biaya haji yang dibayarkan jemaah dalam enam tahun terakhir ialah Rp37,49 juta (2015), Rp34,56 juta (2016), Rp34,89 juta (2017), Rp34,77 juta (2018), Rp35,24 juta (2019), dan Rp39,89 juta (2022).
Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).
Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00; akomodasi Makkah Rp18.768.000,00; akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; living cost Rp4.080.000,00; visa Rp1.224.000,00; dan paket layanan masyair Rp5.540.109,60. Dari usulan ini, biaya terbesar bertumpu pada biaya transportasi jemaah. (Ata/H-2)
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved