Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
RAPAT Dengar Pendapat finalisasi komponen biaya-biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah hari ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Kali ini, DPR menghadirkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Dirut PT Saudia Airlines.
Dalam rapat yang juga disiarkan secara daring lewat kanal Youtube Komisi VIII DPR RI Channel itu, para legislator memelototi biaya-biaya yang diusulkan pemerintah dan mengonfirmasi untuk memastikan apakah hal itu penting atau tidak. Penyisiran biaya juga dilakukan terhadap anggaran yang berpotensi tumpang tindih.
Pantauan Media Indonesia, selama rapat berlangsung, masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasinya dalam kolom komentar. Masyarakat menaruh harapan besar kepada DPR agar kenaikan ongkos haji bisa turun dari Rp69 juta yang diusulkan pemerintah. Kebanyakan dari mereka berharap ongkos haji tidak lebih dari Rp40 juta.
"Semangat bapak ibu wakil rakyat, semoga putus di 40 jt," cuit akun Imam Mustofa.
Akun Muhammad Faidi juga berharap yang sama. "Mudah-mudahan jadi 40 juta amin," cuitnya.
"Smg 40 juta sj. Kasian klo trlalu mahal krna ini utk ibadah," ujar akun Abdul Rosyik.
Masyarakat juga mendoakan para anggota dewan karena menjadi penyambung lidah para jemaah haji. "Mudah-mudahan kalian yg memudahan kami untuk berangkat hj menjadi tamu allah. Dibls Allah sebaik baik balasan," kata akun Darma Wati.
"Mudah-mudahan bapak DPR sehat selalu mati Matian membantu jamaah haji semoga di kelak nanti bapak DPR calon ahli surga aamiin," ucap akun Herman Salsa.
Seperti diketahui, Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60 atau Rp69,2 juta. Jumlah itu mencapai 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11 atau Rp98,8 juta.
Sementara, biaya haji yang dibayarkan jemaah dalam enam tahun terakhir ialah Rp37,49 juta (2015), Rp34,56 juta (2016), Rp34,89 juta (2017), Rp34,77 juta (2018), Rp35,24 juta (2019), dan Rp39,89 juta (2022).
Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).
Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00; akomodasi Makkah Rp18.768.000,00; akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; living cost Rp4.080.000,00; visa Rp1.224.000,00; dan paket layanan masyair Rp5.540.109,60. Dari usulan ini, biaya terbesar bertumpu pada biaya transportasi jemaah. (Ata/H-2)
Hingga hari keempat pemulangan jemah haji nasional, dua kelompok terbang (Kloter) jemaah haji asal Riau telah tiba di tanah air dan mendarat di Pekanbaru.
Kemenag meminta jemaah haji yang mengalami sakit saat tiba di Tanah Air untuk segera memeriksakan diri ke dokter.
BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan.
PEMERINTAH Arab Saudi disebut berencana mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50 persen di tahun 2026. Meskipun belum ada kepastian, kabar tersebut tentu menimbulkan rasa khawatir.
KEPALA BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan pemerintah Arab Saudi berencana mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada pelaksanaan ibadah haji 2026.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut, ada wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga mencapai 50 persen dari total yang diberikan di haji 2025.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved