Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEJALAN dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, pemerintah Indonesia menargetkan penuntasan masalah tata batas kawasan hutan yang konkret dan komprehensif pada 2023.
Pengukuhan kawasan hutan merupakan rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Hal itu bertujuan memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
"Kalau kita kaitkan dengan posisi luar internaisonal, itu juga pokok menjaga perbatasan. Inward looking memberikan kepastian untuk semua pihak. Jangan ada spekulasi untuk kejahatan," tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Senin (30/1).
Baca juga: DPR Soroti Minimnya Anggaran Jaga Kawasan Konservasi
Sebagai informasi, kawasan hutan Indonesia memiliki luas 125 juta hektare, dengan panjang batas 373 ribu kilometer. Terdiri dari 284 ribu kilometer batas luar dan 89 ribu kilometer batas fungsi kawasan hutan.
Hingga Desember 2022, telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepanjang 332 ribu kilometer (88,88%). Itu mencakup penataan batas luar kawasan hutan 242 ribu kilometer (65%) dan penataan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 89 ribu kilometer (24%).
Realisasi penetapan kawasan hutan per Desember 2022 seluas 99 juta hektare (79,2%) yang terdiri dari 2.327 unit SK Penetapan Kawasan Hutan. Khusus periode 2022, sebagai bentuk keseriusan percepatan pengukuhan kawasan hutan, dicapai penetapan kawasan hutan seluas 10 juta hektare, yang terdiri dari 178 SK.
"Tahun ini, kami akan menyelesaikan 100% penataan batas hutan seluas 15,9 juta hektare dan panjang yang akan ditata batasnya sepanjang 44 ribu kilometer," imbuh Siti.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Ruandha Agung Sugardiman membeberkan sampai saat ini, provinsi yang proses pengukuhannya sudah selesai 100% adalah DKI Jakarta, Bali dan Gorontalo.
Baca juga: BMKG Ingatkan Pemda Waspadai Karhutla
Adapun provinsi yang proses pengukuhannya sudah lebih dari 90%, yaitu Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat dan Sumatera Selatan.
Sementara itu, provinsi yang proses pengukuhannya mencapai angka 80-90% adalah Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara.
Untuk provinsi yang proses penetapannya berkisar 70-80%, yakni Aceh, Banten, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Lalu, provinsi yang proses pengukuhan kawasan hutannya masih di bawah 70%, seperti Riau.(OL-11)
Aksi ini serentak yang dipusatkan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Sabtu (15/3) ini juga diikuti sebanyak 2.137 peserta yang dilaksanakan di delapan kampus.
Rasio menegaskan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal ini dilakukan untuk menghentikan perusakan kawasan hutan lindung, ekosistem mangrove, serta daerah aliran sungai.
DIREKTORAT PLTTDLB3 melaksanakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemulihan lahan terkontaminasi dan tanggap darurat limbah
Danau, baik alami maupun buatan, menyediakan 87% dari air tawar di permukaan bumi dan merupakan sumber signifikan bagi layanan ekosistem,
Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Festival Pengendalian Lingkungan perdana selama dua hari yaitu 23-24 April 2024.
PT Tunas Inti Abadi sebagai anak usaha PT ABM Investama Tbk dinobatkan sebagai pemegang pinjam pakai kawasan hutan dengan komitmen keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi terbaik.
Koperasi yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, ini bergerak dalam industri gula dengan fokus ekspor ke beberapa negara, seperti Hongkong, Thailand, dan Malaysia.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Pemkab Sumedang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di wilayah setempat.
Pemberantasan fraud merupakan bagian dari strategi utama perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan bisnis.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Boyamin pernah melaporkan dugaan korupsi impor bawang putih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved