Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai dan siap-siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Dwikorita, potensi ancaman karhutla semakin tinggi memasuki musim kemarau yang diprakirakan mulai April - Mei mendatang, terutama daerah-daerah yang yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut.
"Pemerintah Daerah harus bersiap, masyarakat pun perlu diedukasi dan diberikan sosialisasi agar melakukan pencegahan dan antisipasi dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan," ungkap Dwikorita dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (27/1).
Di sela kunjungan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri KLHK Siti Nurbaya di ruang monitoring Climate Early Warning BMKG yang melakukan monitoring iklim untuk mendukung pengendalian karhutla, di Jakarta, Rabu (25/1), Dwikorita mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, terdapat potensi terjadinya penurunan curah hujan setelah tiga tahun terakhir 2020, 2021, 2022, terjadi La Nina dan kondisi curah hujan di atas normal. Sehingga, dikhawatirkan dapat terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019.
Musim kemarau tersebut, kata Dwikorita, sesuai dengan prediksi yang pernah disampaikan BMKG pada Oktober 2022, dimana diprediksikan kondisi La Nina akan makin melemah dan transisi menuju kondisi netral.
"BMKG bersama BNPB, BPBD, TNI/Polri, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Pemprov, dan Pemkab setempat terus berkoordinasi dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi dan persiapan, serta peringatan dini menghadapi karhutla, termasuk menyiapkan skenario operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC)," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan potensi karhutla ini perlu diantisipasi lebih tinggi, karena pada tahun 2023, Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN. KTT tersebut rencananya dilaksanakan pada Mei dan September, yang diperkirakan merupakan puncak musim kemarau tahun 2023.
Sementara itu, Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa hingga enam bulan ke depan, BMKG memprediksi sifat curah hujan bulanan akan didominasi oleh kategori normal.
Namun, sifat curah hujan kategori bawah normal berpeluang terjadi di sebagian Sumatra bagian tengah, sebagian Kalimantan bagian tengah, sebagian Sulawesi bagian tengah dan sebagian kecil Papua pada Februari-Maret 2023, dan sebagian besar Sumatra dan Jawa pada Mei dan Juni 2023.
Sedangkan sifat curah hujan bulanan kategori di atas normal berpeluang terjadi di Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian timur dan utara pada Februari dan Maret 2023, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara pada Februari 2023, dan Papua bagian tengah dan selatan pada Juni 2023.
Selain itu, kata dia, juga perlu dicermati bahwa pada Maret-April-Mei 2023, beberapa wilayah di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara akan mengalami periode transisi atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau.
Karenanya, perlu diwaspadai fenomena cuaca ekstrem yang sering muncul, seperti hujan lebat, angin puting beliung, dan angin kencang yang meskipun periodenya singkat, sering memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. (Ant/OL-12)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Ia menilai aturan ini berpotensi menurunkan permintaan rokok, yang pada akhirnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved