Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai dan siap-siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Dwikorita, potensi ancaman karhutla semakin tinggi memasuki musim kemarau yang diprakirakan mulai April - Mei mendatang, terutama daerah-daerah yang yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut.
"Pemerintah Daerah harus bersiap, masyarakat pun perlu diedukasi dan diberikan sosialisasi agar melakukan pencegahan dan antisipasi dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan," ungkap Dwikorita dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (27/1).
Di sela kunjungan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri KLHK Siti Nurbaya di ruang monitoring Climate Early Warning BMKG yang melakukan monitoring iklim untuk mendukung pengendalian karhutla, di Jakarta, Rabu (25/1), Dwikorita mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, terdapat potensi terjadinya penurunan curah hujan setelah tiga tahun terakhir 2020, 2021, 2022, terjadi La Nina dan kondisi curah hujan di atas normal. Sehingga, dikhawatirkan dapat terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019.
Musim kemarau tersebut, kata Dwikorita, sesuai dengan prediksi yang pernah disampaikan BMKG pada Oktober 2022, dimana diprediksikan kondisi La Nina akan makin melemah dan transisi menuju kondisi netral.
"BMKG bersama BNPB, BPBD, TNI/Polri, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Pemprov, dan Pemkab setempat terus berkoordinasi dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi dan persiapan, serta peringatan dini menghadapi karhutla, termasuk menyiapkan skenario operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC)," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan potensi karhutla ini perlu diantisipasi lebih tinggi, karena pada tahun 2023, Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN. KTT tersebut rencananya dilaksanakan pada Mei dan September, yang diperkirakan merupakan puncak musim kemarau tahun 2023.
Sementara itu, Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa hingga enam bulan ke depan, BMKG memprediksi sifat curah hujan bulanan akan didominasi oleh kategori normal.
Namun, sifat curah hujan kategori bawah normal berpeluang terjadi di sebagian Sumatra bagian tengah, sebagian Kalimantan bagian tengah, sebagian Sulawesi bagian tengah dan sebagian kecil Papua pada Februari-Maret 2023, dan sebagian besar Sumatra dan Jawa pada Mei dan Juni 2023.
Sedangkan sifat curah hujan bulanan kategori di atas normal berpeluang terjadi di Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian timur dan utara pada Februari dan Maret 2023, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara pada Februari 2023, dan Papua bagian tengah dan selatan pada Juni 2023.
Selain itu, kata dia, juga perlu dicermati bahwa pada Maret-April-Mei 2023, beberapa wilayah di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara akan mengalami periode transisi atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau.
Karenanya, perlu diwaspadai fenomena cuaca ekstrem yang sering muncul, seperti hujan lebat, angin puting beliung, dan angin kencang yang meskipun periodenya singkat, sering memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. (Ant/OL-12)
Camat dan Lurah diminta melakukan sosialisasi kepada RT dan RW agar mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pada 2 Juni 2025, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan rencana program 100 hari kerja.
Usulan ini didasarkan pada data BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Juli-Agustus mendatang
Penurunan luas karhutla dimulai sejak 2015 seluas 2,6 juta hektare, menjadi 1,6 juta hektar (2019), 1,1 juta hektare (2023), dan 24.154 hektare pada 2024.
Selain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman kekeringan juga menjadi perhatian serius.
Agustan Saining mengatakan persemaian ini dibangun oleh Pemprov Kalteng melalui Dinas Kehutanan
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Ia menilai aturan ini berpotensi menurunkan permintaan rokok, yang pada akhirnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan pada Rabu (30/4) di kantor Bupati Purworejo.
Asbanda dan Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved