Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR RI menyoroti minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menjaga kawasan konservasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.
"Satu wilayah 70% lebih konservasi harus mendapatkan perlakukan khusus. Tapi perlu kita tahu juga anggaran untuk menjaga taman nasional itu kecil sekali. Anggaranya 1 tahun 1 hektare hanya Rp5.500," kata Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan KLHK, Kementan, Mendagri dan Pimpinan DPD RI, Selasa (22/11).
Selain dari pemerintah pusat, Sudin juga menyoroti rendahnya anggaran yang dikeluarkan provinsi untuk menjaga kawasan hutan lindung.
"Yang saya tahu hampir beberapa wilayah menetapkan APBD-nya untuk melindungi hutan minim sekali," ucap Sudin.
"Ini secara hitungan apapun tidak logis. Makanya selalu dalam rapat, kami selalu mengungkapkan masalah tersebut," imbuh Sudin.
Baca juga: Pemprov Sumsel Lirik Potensi Wisata Hutan Lindung
Sebagai informasi, Indonesia memiliki sebanyak 586 unit kawasan konservasi dengan luas 27,14 juta hektare. Selain itu, ada sebanyak 109 jenis flora dan 17.400 jenis fauna, baik yang berada dalam kawasan konservasi maupun di luar konservasi.
Dalam mengamankan potensi sumber daya alam serta memastikan kelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan Indonesia, ada tiga prinsip dasar yang tertuang dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Tiga pilar itu ialah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya.(OL-5)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved