Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI menyoroti minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menjaga kawasan konservasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.
"Satu wilayah 70% lebih konservasi harus mendapatkan perlakukan khusus. Tapi perlu kita tahu juga anggaran untuk menjaga taman nasional itu kecil sekali. Anggaranya 1 tahun 1 hektare hanya Rp5.500," kata Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan KLHK, Kementan, Mendagri dan Pimpinan DPD RI, Selasa (22/11).
Selain dari pemerintah pusat, Sudin juga menyoroti rendahnya anggaran yang dikeluarkan provinsi untuk menjaga kawasan hutan lindung.
"Yang saya tahu hampir beberapa wilayah menetapkan APBD-nya untuk melindungi hutan minim sekali," ucap Sudin.
"Ini secara hitungan apapun tidak logis. Makanya selalu dalam rapat, kami selalu mengungkapkan masalah tersebut," imbuh Sudin.
Baca juga: Pemprov Sumsel Lirik Potensi Wisata Hutan Lindung
Sebagai informasi, Indonesia memiliki sebanyak 586 unit kawasan konservasi dengan luas 27,14 juta hektare. Selain itu, ada sebanyak 109 jenis flora dan 17.400 jenis fauna, baik yang berada dalam kawasan konservasi maupun di luar konservasi.
Dalam mengamankan potensi sumber daya alam serta memastikan kelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan Indonesia, ada tiga prinsip dasar yang tertuang dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Tiga pilar itu ialah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya.(OL-5)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved