Pemerintah Perlu Bangun Tata Kelola dan Komunikasi Lebih Detail Program MBG

PEMERINTAH perlu membangun tata kelola dan komunikasi lebih detail dengan pemangku kepentingan, terutama struktur pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Agar program MBG berjalan lebih baik dan kemanfaatan lebih luas, kami berharap pemerintah membangun ekosistem tata kelola dan tata hubungan antara mitra, BGN (Badan Gizi Nasional), dan stakeholder lainnya, utamanya aparat pemda," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) Alven Stony saat memimpin jajaran DPP Gapembi bertemu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, Sekjen Gapembi Hasan Basri dan beberapa pengurus lain. Menurut Alven, kejelasan tata hubungan dan mekanisme koordinasi sangat penting agar pelaksanaan MBG berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Alven melanjutkan DPP Gapembi siap meneruskan arahan KSP kepada semua pengurus dan anggota Gapembi di daerah agar mematuhi ketentuan teknis yang berlaku.

Baca juga : Evaluasi dan Perbaiki Tata Kelola MBG dengan Audit dan Transparansi

“Pengurus DPP akan meneruskan kepada anggota Gapembi untuk menjalankan arahan KSP agar mengikuti juknis MBG dan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) yang jadi mandatori penyelenggaraan keamanan pangan,” ujarnya.

KSP M Qodari menyambut baik kehadiran DPP Gapembi yang bergerak cepat meski baru disahkan secara administratif oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum pada Agustus 2025.

“Kami menyambut baik kehadiran DPP Gapembi yang sudah memiliki 20 DPW se-Indonesia. Ini menunjukkan langkah cepat organisasi Gapembi yang belum satu tahun disahkan oleh Ditjen AHU,” kata Qodari.

Baca juga : Uji Badan POM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa di Bengkulu Utara tak Terkait MBG

Ia berharap Gapembi dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus mitra BGN dalam mendukung pelaksanaan MBG. Qodari menambahkan adanya beragam kritik dan serangan terhadap program MBG merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi.

“Serangan terhadap program MBG harus kita anggap sebagai hal biasa dalam negara demokrasi. Yang penting kita harus menyampaikan fakta dan niat mulia Presiden Prabowo terkait program MBG dengan semaksimal mungkin,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Gapembi Hasan Basri menyoroti pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Hasan, penyelenggaraan SPPG di wilayah 3T secara umum berjalan kondusif. Namun, ia mengungkapkan adanya kendala pembayaran kepada mitra pelaksana yang telah berinvestasi.

“Di tingkat praktik, penyelenggaraan SPPG di wilayah 3T sudah telaksana dengan kondusif. Kami sudah berinvestasi, tapi sampai hari ini belum menerima pembayaran. Jika BGN melalui Menkeu dapat melakukan pembayaran segera, itu sangat membantu MBG di wilayah 3T dapat terlaksana,” ujar Hasan.

Ia pun berharap pertemuan tersebut bisa memperkuat koordinasi antara pemerintah dan mitra penyedia makanan bergizi, sekaligus memastikan tata kelola program MBG berjalan lebih solid dan terstruktur di berbagai daerah, termasuk kawasan 3T. (H-2)